Peluncuran kampanye “Hajar Serangan Fajar” bersama KPK, KPU, Bawaslu dan Kemenkominfo. (Foto: Dok Bawaslu)
SERAYUNEWS– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari mengatakan politik uang adalah hal nyata yang terjadi di masyarakat. Sehingga perlu pendekatan budaya dalam mengantisipasi politik uang dalam pemilu.
“Saya pikir hasil kajian dan rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menginisiasi masyarakat agar tidak terjerat politik uang, sangatlah bagus,” ungkap Hasyim saat peluncuran kampanye, “Hajar Serangan Fajar” bersama KPK, Bawaslu, dan Kemenkominfo.
Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan pimpinan lembaga dan partai politik, di Kantor KPK. Hasyim Asy’ari menyambut baik inisiasi yang dilakukan KPK ini, yakni melakukan pendekatan kultural yang antisipatif bukan represif dalam kepemiluan.
Hasyim Asy’ari juga menyarankan hasil kajian KPK yang rekomendatif sebagai strategi yang tepat bagi pemilih dalam memilih partai politik dan calonnya bukan berdasarkan karena uang.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendukung KPK meluncurkan program kampanye bertajuk ‘Hajar Serangan Fajar’. Hal itu untuk menghindari praktik politik uang dalam pesta demokrasi.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan, program ‘Hajar Serangan Fajar’ KPK tersebut sejalan dengan fungsi pengawasan Bawaslu yang telah dijalankan melalui program pengawasan partisipatif.
“Kami berharap, hal-hal seperti ini yang akan menjadi tonggak perjuangan menjaga kedaulatan demokrasi. Apalagi program KPK tersebut sejalan dengan pengawasan partisipatif milik Bawaslu,” ungkap Bagja dikutip serayunews.com, Minggu (16/7/2023).
Lebih lanjut, Bagja menjelaskan kepada audiens bahwa pengawas partisipatif yang dimiliki Bawaslu adalah sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik.
Sebagai pemegang kedaulatan dia menambahkan, posisi masyarakat dalam pemilu, ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu, salah satunya melalui pengawasan pemilu.
“Bawaslu, dari awal berdiri, tugas kami adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu. Terutama pengawasan dalam hal politik uang,” terangnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengajak seluruh elemen untuk mewujudkan proses demokrasi dengan menghindari politik uang. Sebab menurutnya, politik uang adalah sumber dari masalah korupsi di Indonesia.
