Senin, 30 Januari 2023

APBD Purbalingga Anjlok Rp 100 M, Pemulihan Ekonomi Diprioritaskan

Penyerahan Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana SH MSi menyerahkan berkas Raperda APBD ke wakil ketua Dewan Aman Waliyudin SE MSi, di ruang rapat DPRD, Senin (09/11/2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 100 miliar. Penurunan terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19. Di sisi lain, tahun depan pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas. Hal itu terungkap pada rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang Rapat DPRD Senin, (9/11/2020).


Purbalingga, Serayunews.com

Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana SH MSi menyampaikan, bahwa APBD tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 2,004 Triliun. Sedangkan tahun sebelumnya, sebesar Rp 2,104 triliun.

“Secara keseluruhan RAPBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2,004 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,74% dibandingkan APBD murni tahun 2020 sebesar Rp 2,104 triliun,” katanya.

Dijelaskan, APBD tahun 2021 disusun dalam kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini telah berpengaruh terhadap menurunnya kapasitas sumber daya ekonomi lokal. Imbasnya berdampak pula terhadap penurunan pendapatan asli daerah serta pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Di samping itu, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang telah terdampak oleh pandemi Covid-19. Selain itu penyediaan dana untuk mengantisipasi kemungkinan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 di tahun 2021,” kata dia.

Besaran RAPBD 2021 tersebut, didasarkan pada sejumlah target-target yang sudah diperhitungkan bersama. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,96 triliun atau mengalami penurunan 3,91% dibandingkan APBD murni tahun 2020 sebesar Rp 2,04 triliun.

Ia menambahkan, Pendapatan daerah tersebut bersumber dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 258,29 miliar, Pendapatan transfer sebesar Rp 1,59 triliun, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 105,09 miliar.

“Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,99 triliun atau mengalami penurunan 4,92% dibandingkan APBD murni tahun 2020 sebesar Rp 2,09 triliun. Defisit APBD tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp 29,88 miliar yang ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 29,88 miliar,” katanya.

Belanja tahun 2021 diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang outcome-nya diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Utamanya berupa program dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada upaya penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran, serta upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Lebih lanjut disampaikan bahwa, fokus kegiatan pembangunan tahun 2021 diprioritaskan untuk memulihkan kondisi ekonomi-sosial sebagai dampak dari adanya wabah Covid 19. Ada lima prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2021.

Prioritas pertama, diarahkan pada upaya pemulihan dan pengembangan ekonomi. Fokusnya pada pemberdayaan UMKM/IKM, pemulihan pariwisata dan industri kreatif, pengembangan pertanian, ketenagakerjaan, serta peningkatan iklim investasi.

Prioritas kedua, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dan papan khususnya bagi masyarakat miskin.

Prioritas ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang fokus pada pembangunan di bidang kesehatan. Sedangkan prioritas keempat, pembangunan infrastruktur tetap akan dilaksanakan untuk mendukung recovery ekonomi. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan pada sektor pemeliharaan jalan, irigasi, dan pelayanan persampahan, serta peningkatan layanan air bersih dan sanitasi khususnya pada desa miskin.

Prioritas kelima, Pemkab juga akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada pengembangan e-government.

Berita Terpopuler

Berita Terkini