SEMARANG, SERAYUNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan strategi baru untuk mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum produktif. Salah satunya dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di 35 kabupaten/kota sebagai ujung tombak promosi aset agar lebih cepat mendapatkan penyewa dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Tengah mengubah aset yang selama ini menganggur menjadi sumber pendapatan baru sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pelibatan UPT Bapenda dipilih karena petugas di daerah lebih dekat dengan lokasi aset sehingga proses promosi dan penjajakan kerja sama dengan calon penyewa dapat berjalan lebih efektif.
Hal itu disampaikannya saat Focus Group Discussion (FGD) Transformasi Tata Kelola Aset Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Merah Putih, Semarang, Selasa (21/7/2026).
“Dengan konsep ini, nanti marketing yang memasarkan adalah teman-teman UPT, karena lokasinya dia lebih dekat,” kata Sumarno.
Menurutnya, strategi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen agar pengelolaan aset daerah mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
Sumarno menjelaskan, sebelumnya Pemprov Jawa Tengah sempat mengkaji pembentukan biro khusus pengelola aset. Namun rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena belum memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai solusi, Pemprov membentuk Satgas Pandawa (Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha) yang bertugas mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus memperkuat peran Bapenda dalam memasarkan aset-aset yang belum produktif.
“Dengan interaksi yang lebih cepat, lebih dekat, dan lebih masif, aset-aset yang selama ini idle (mangkrak) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pihak ketiga, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujarnya.
Ketua Satgas Pandawa yang juga Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, mengungkapkan strategi tersebut mulai menunjukkan hasil positif.
Dalam periode Juni hingga Juli 2026, Satgas Pandawa berhasil mendorong kerja sama pemanfaatan 13 aset milik Pemprov Jawa Tengah di sejumlah daerah.
“Sampai hari ini sudah ada tambahan 13 calon penyewa yang akan menyewa aset kita. Harapan kami aset-aset itu akan memberikan nilai tambah pada PAD kita yang sebelumnya mungkin belum tergarap,” kata Dhoni.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama memperluas publikasi agar semakin banyak calon mitra mengetahui aset yang tersedia.
Selain itu, beberapa aset juga membutuhkan perbaikan sebelum dapat disewakan.
“Ada aset yang memang harus diperbaiki dulu supaya layak disewakan,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan optimalisasi aset menjadi salah satu strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Menurutnya, aset pemerintah tidak boleh hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi melalui kerja sama dengan masyarakat maupun pihak ketiga.
“Makanya, (aset) yang di dinas, di Samsat, kita branding kembali dengan cara dipasarkan sesuai dengan kearifan lokal,” kata Luthfi.
Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola:
8.866 bidang tanah
24.098 unit bangunan
Melalui strategi baru tersebut, Pemprov Jawa Tengah berharap semakin banyak aset yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan PAD, mengurangi beban pemeliharaan aset, serta mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
