Bagaimana Hubungan Antara DPR dengan Presiden? Ini Ketentuannya Menurut Peraturan Perundangan

Jumat, 08 November 2024 pukul 20.08

Ilustrasi hubungan antara DPR dengan presiden/Unsplash

SERAYUNEWS – Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Hubungan ini bersifat saling melengkapi dan berfungsi sebagai mekanisme checks and balances, memastikan kekuasaan negara berjalan secara seimbang dan demokratis.

Pada intinya, hubungan antara kedua lembaga negara ini terletak pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Hubungan DPR dengan Presiden

1. Fungsi Legislasi

Berdasarkan Pasal 20 UUD 1945, DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden.

Hubungan DPR dengan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Punya Fungsi dan Wewenang Apa?

sekitar 1 hari yang lalu

Dalam konteks ini, Presiden memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, dan begitu pula sebaliknya. DPR dan Presiden kemudian akan membahas RUU tersebut hingga disetujui oleh kedua belah pihak.

Proses Legislasi:

Dalam proses ini, RUU dibahas oleh DPR bersama dengan perwakilan dari pemerintah yang biasanya diwakili oleh menteri terkait. DPR berhak untuk menolak atau menerima RUU yang diusulkan oleh pemerintah.
Jika sebuah RUU disetujui oleh DPR, maka RUU tersebut akan diteruskan kepada Presiden untuk diundangkan. Jika Presiden tidak mengesahkannya dalam waktu 30 hari, RUU tersebut akan otomatis menjadi undang-undang.

Peran DPR dalam Legislasi:

DPR memiliki fungsi yang kuat dalam legislasi untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diusulkan sesuai dengan aspirasi rakyat.
DPR berhak memanggil menteri atau pejabat terkait untuk membahas RUU, meminta penjelasan lebih rinci, dan bahkan menolak usulan jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Daftar 8 Presiden Amerika Serikat yang Paling Berpengaruh, Tambah Donald Trump Atau Kamala Harris?

2. Fungsi Penganggaran

Salah satu aspek penting dari hubungan DPR dan Presiden adalah fungsi anggaran negara. UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden.

Ini diatur dalam Pasal 23 UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk menilai dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah.

Proses Penganggaran:

Presiden, melalui Kementerian Keuangan, akan menyusun rencana anggaran dan mengajukannya kepada DPR.
DPR kemudian membahas anggaran tersebut bersama pemerintah untuk menentukan pos-pos alokasi yang akan dibiayai oleh APBN. DPR berhak mengajukan koreksi dan masukan, serta menilai apakah anggaran tersebut sejalan dengan kebutuhan dan prioritas nasional.

Peran DPR dalam Fungsi Penganggaran:

Fungsi anggaran merupakan alat penting bagi DPR untuk memastikan dana publik dikelola dengan baik dan sesuai dengan prioritas rakyat.
DPR bisa meminta perubahan alokasi anggaran, memberikan persetujuan atau menolak pengajuan anggaran, yang menjadi dasar penting dalam membiayai berbagai program dan kebijakan pemerintah.

3. Fungsi Pengawasan

Selain legislasi dan anggaran, fungsi pengawasan adalah aspek penting lainnya dalam hubungan DPR dengan Presiden.

Fungsi ini diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 yang memberikan DPR wewenang mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk pelaksanaan anggaran dan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

Alat Pengawasan DPR:

Hak Interpelasi: Hak untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada masyarakat.
Hak Angket: Hak untuk melakukan penyelidikan terkait kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Hak Menyatakan Pendapat: Hak ini digunakan ketika DPR ingin menyatakan pandangan atau usul tertentu mengenai kebijakan pemerintah atau bahkan memberikan kritik atau evaluasi terhadap kinerja Presiden dan kabinetnya.

Peran DPR dalam Fungsi Pengawasan:

Melalui ketiga hak tersebut, DPR memiliki kapasitas untuk mengawasi, mengkritisi, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan Presiden dan pemerintah. Hal ini memastikan agar pemerintah tidak bertindak di luar ketentuan hukum dan tetap bertanggung jawab kepada rakyat.
Pengawasan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sehingga keputusan-keputusan yang diambil Presiden benar-benar sejalan dengan kepentingan publik.

4. Hubungan yang Saling Melengkapi dalam Mekanisme Checks and Balances

Hubungan antara DPR dan Presiden di Indonesia dirancang untuk menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, sehingga tidak ada dominasi kekuasaan.

Melalui proses checks and balances ini, pemerintah, yang dijalankan oleh Presiden, harus mendapat persetujuan dan pengawasan dari DPR, memastikan semua kebijakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

DPR memiliki peran yang kuat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan, kritik, hingga melakukan tindakan lebih lanjut jika terjadi pelanggaran.

Di sisi lain, Presiden juga memiliki peran penting dalam memberi masukan kepada DPR dan bekerja sama dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bangsa.

Kolaborasi antara keduanya sangat penting demi terciptanya pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Demikianlah penjelasan terkait hubungan antara DPR dengan presiden menurut UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku.***

#hubungan antara dpr dan presiden #hubungan dpr dan presiden

Artikel Lainnya