SERAYUNEWS-Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menerima penghargaan pemantauan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai A predikat Pelayanan Prima dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI.
Penyerahan penghargaan diterima bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana bersamaan dengan Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029. Penyerahan penghargaan disaksikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (5/5/2025).
Penghargaan diberikan setelah Kabupaten Banjarnegara mendapatkan nilai dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Ini menjadi Indeks Pelayanan Publik, dimana Banjarnegara masuk kategori A (predikat pelayanan prima) dengan nilai 4,56.
“Nilai ini berada di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa Banjarnegara telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik dengan baik,” kata Bupati Amel.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan semua pihak yang terlibat. Penghargaan tersebut menjadi tolok ukur Pemkab Banjarnegara dalam melayani masyarakat.
“Kami dan seluruh jajaran OPD bertekad untuk terus mempertahankan dan meningkatkan predikat tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua OPD yang telah bekerja keras. Tentunya pencapaian ini menjadi penambah semangat, agar pada tahun selanjutnya bisa mempertahankan dan meningkatkan lagi pencapaian ini demi terwujudnya visi Banjarnegara maju dan sejahtera,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang telah membuka mall pelayanan publik yang terintegrasi, termasuk di Kabupaten Banjarnegara.
Dalam sambutannya Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi mengenalkan tentang inovasi rumah gubernur sebagai rumah rakyat. Adanya rumah Gubernur sebagai rumah rakyat itu, masyarakat akan mengetahui kegiatan gubernurnya.
Menurutnya, Musrenbang sendiri menjadi bagian dalam meningkatkan kordinasi dan sinkronisasi pembangunan dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2025.
“Jadi ini untuk sinkronisasi pembangunan antara kabupaten dengan provinsi, tentu saja tujuannya menjadikan jawa tengah sebagai provinsi yang maju dan menjadi lumbung pangan nasional,” katanya.
