Sabtu, 2 Juli 2022

Begini Cara Penanganan Pengaduan yang Masuk ke DPMPTSP Banyumas

Tim turun ke lapangan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait keberadaan toko modern. (Foto : Dok DPMPTSP)

Pengaduan masyarakat menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian penuh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas. Untuk penanganan pengaduan diberikan batasan waktu maksimal tujuh hari.


Purwokerto, Serayunews.com

Mau tahu cara penanganan pengaduan di DPMPTSP Kabupaten Banyumas? Yuk simak penjelasan berikut.

Beberapa waktu lalu, DPMPTSP Kabupaten Banyumas mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi tersebut terkait keberadaan salah satu toko modern di kecamatan yang disinyalir belum lengkap perizinannya.

Baca juga  PDIP Purbalingga Gelar Tahlilan dan doa bersama Peringati Haul Bung Karno ke 52

“Kita langsung menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menurunkan tim ke lokasi. Tim tersebut bertugas untuk mengidentifikasi permasalahan, mencari tahu apakah pendirian toko modern tersebut sudah sesuai dengan aturan dan sebagainya,” kata Kabid Pengendalian Data dan Informasi DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Diah Rapitasari, Senin (28/3/2022).

Hal-hal yang diidentifikasi oleh tim antara lain terkait perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), kewajiban untuk menjalin kemitraan dengan UMKM sekitar, kelengkapan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan untuk para karyawannya, serta keberadaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan kewajiban untuk memenuhi aturan jarak minimun 500 meter dari pasar tradisional.

Baca juga  Menuju Grand Final, Finalis Duta Wisata Cilacap Diberi Pembekalan

Dari hasil indentifikasi tim di lapangan, diketahui semua persyaratan sudah terpenuhi. Hanya saja untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan pengganti IMB belum ada.

“Setelah tim melakukan identifikasi dan mengantongi fakta-fakta di lapangan, kemudian kita menggelar pertemuan dengan mengundang OPD teknis dari tim perizinan, bagian ekonomi dan kesra. Dalam pertemuan tersebut dibacakan semua persyaratan serta fakta yang ditemukan tim di lapangan. Untuk pengadu juga kita undang supaya bisa menyaksikan langsung proses penanganan dan penyelesaian pengaduan,” jelas Diah.

Hasil dari pertemuan tersebut, toko modern tinggal melengkapi kewajiban PBG saja. Untuk perizinan teknis lainnya sudah terpenuhi. Saat ini, lanjut Diah, memang ada kemudahan dalam perizinan usaha, termasuk toko modern. Berdasar peraturan perundangan, toko modern termasuk dalam kategori risiko rendah serta tergolong UMKM bilamana modal usaha tersebut di bawah Rp5 miliar selain tanah dan bangunan.

Baca juga  Perajin Sepeda Penny Farthing Asal Purbalingga, Tembus Pasar Luar Negeri

Penyelesaikan dan penanganan terkait toko modern ini, diselesaikan DPMPTSP Kabupaten Banyumas hanya dalam hitungan hari dan tidak sampai batas maksimal tujuh hari.

“Sekarang ini memang ada kemudahan usaha, tetapi sebaliknya untuk pengawasan kita perketat. Sehingga semuanya tetap terkontrol dan usaha-usaha yang bermunculan tetap mematuhi aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkini