SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan sosialisasi bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Jumat (27/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sasana Bhakti Praja Banjarnegara itu menghadirkan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai narasumber utama.
Dalam arahannya, Pj Sekretaris Daerah Banjarnegara, Tursiman, menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program pembangunan tahun anggaran 2026.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus pembinaan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan proyek fisik tahun 2025.
Menurutnya, salah satu aspek krusial yang perlu mendapat perhatian adalah kewajaran harga dalam proses pengadaan.
Ia menegaskan, evaluasi harga harus dilakukan secara cermat dan efisien agar proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menghasilkan kualitas bangunan yang baik serta memberikan upah layak bagi tenaga kerja.
Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Iwan Hadi Setiawan, menyampaikan bahwa pengawasan keuangan daerah perlu dilakukan dengan pendekatan preventif.
Ia menegaskan bahwa BPK tidak semata-mata menjalankan fungsi audit, tetapi juga berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan tertib administrasi dan meminimalkan risiko hukum.
Menurutnya, integritas serta kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi riil di lapangan menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas.
Ia juga mendorong seluruh OPD menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
“Pengawasan dan pembinaan berjalan beriringan. Transparansi menjadi fondasi agar persoalan teknis di lapangan tidak berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tursiman memaparkan rencana pengadaan Pemkab Banjarnegara tahun 2026 yang mencakup 7.515 paket pekerjaan.
Prioritas anggaran diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan dengan nilai sekitar Rp87 miliar.
Selain itu, rehabilitasi fasilitas pendidikan juga menjadi fokus dengan alokasi sekitar Rp6,1 miliar.
Pemerintah daerah turut menegaskan pentingnya profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas.
ASN diharapkan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku serta tidak terpengaruh intervensi pihak luar.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Banjarnegara menargetkan perbaikan signifikan dalam proses bisnis pengadaan, mulai dari standarisasi upah hingga pengawasan kualitas material.
Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banjarnegara.
