CILACAP, SERAYUNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot program 1.000 desa wisata dengan memperkuat tata kelola dan kelembagaan di tingkat desa. Salah satu upayanya dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Desa Wisata yang digelar di Desa Wisata Kampung Prapen, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Provinsi Jawa Tengah itu menjadi bimtek kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Jepara. Bimtek ini diikuti kepala desa, perangkat desa, pengelola wisata hingga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari 40 calon desa wisata di Kabupaten Cilacap.
Pengelola Layanan Operasional Disbudparekraf Jawa Tengah, Cahyo Nugroho, mengatakan bimtek merupakan bagian dari pendampingan pemerintah provinsi kepada desa-desa yang sedang dipersiapkan menjadi desa wisata.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, tetapi juga Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pokdarwis Jawa Tengah, hingga perguruan tinggi.
“Kolaborasi kelembagaan ini penting agar pendampingan tidak berhenti pada kegiatan bimtek saja, tetapi juga berlanjut hingga ke desa-desa yang sedang dikembangkan,” kata Cahyo.
Ia menjelaskan peserta mendapatkan materi tentang pembentukan desa wisata, tata kelola destinasi, hingga penguatan kelembagaan Pokdarwis agar mampu menggerakkan masyarakat mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan.
Sementara itu, Bendahara Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah sekaligus Bidang Promosi Forum Komunikasi Pokdarwis Jawa Tengah, Sutriani, menegaskan desa wisata tidak harus memiliki objek wisata yang megah. Menurutnya, kekuatan utama justru terletak pada potensi lokal yang dimiliki masyarakat.
“Yang pertama harus diperkuat adalah SDM. Itu menjadi hal paling penting dalam mewujudkan desa wisata. Jangan bicara uang terlebih dahulu, tetapi kembangkan dulu potensi yang dimiliki desa. Kalau potensinya berkembang, maka uang akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.
Ia mengatakan budaya, kuliner, UMKM hingga aktivitas keseharian masyarakat dapat menjadi daya tarik wisata apabila dikemas secara kreatif dan dipromosikan melalui digitalisasi. Namun, promosi juga harus dilakukan secara jujur.
“Jangan sampai overclaim. Foto boleh menarik, tetapi harus tetap sesuai kondisi nyata. Wisatawan sekarang akan kecewa jika ekspektasi mereka tidak sesuai dengan kenyataan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cilacap, melalui Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Ida Farida, mengatakan Kabupaten Cilacap semula hanya ditargetkan mengusulkan 30 desa dalam program 1.000 Desa Wisata.
Namun setelah Disparpora mengirimkan surat kepada 24 kecamatan, sebanyak 20 kecamatan mengajukan usulan hingga total mencapai 40 desa.
“Dari 24 kecamatan yang kami kirimi surat, ada 20 kecamatan yang mengirimkan usulan. Ada yang mengusulkan satu, dua bahkan tiga desa, sehingga jumlahnya menjadi 40 desa dan melebihi target 30 desa,” ujar Ida.
Ia menambahkan seluruh usulan tersebut akhirnya tetap difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengikuti bimtek. Harapannya, para peserta memahami konsep pengelolaan desa wisata sehingga memudahkan proses pendampingan hingga desa-desa tersebut berkembang menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Cilacap.
