
SERAYUNEWS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah aliansi dan dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun dan Kantor Bupati Cilacap.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan daerah, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemanfaatan dana CSR perusahaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga arah pembangunan Cilacap sebagai kota industri.
Aksi yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026) itu diwarnai long march, orasi, pembentangan spanduk, hingga dialog terbuka yang mempertemukan mahasiswa dengan unsur pemerintah daerah. Polresta Cilacap turut memfasilitasi jalannya dialog agar aspirasi mahasiswa dapat disampaikan langsung kepada para pemangku kepentingan.
Presiden Mahasiswa BEM UNUGHA Cilacap, Siti Maryam, menegaskan pihaknya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini dijalankan pemerintah. Namun, mahasiswa menilai pelaksanaan program tersebut masih memerlukan sejumlah perbaikan agar manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat.
“Kami tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya sudah dirasakan masyarakat. Yang kami minta adalah perbaikan tata kelolanya agar pelaksanaannya lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain MBG, mahasiswa juga mengangkat berbagai persoalan pembangunan daerah. Mereka menilai Cilacap sebagai salah satu daerah industri perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas bagi warga lokal.
Mahasiswa juga mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan pembangunan daerah memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Cilacap. Mereka berharap perusahaan, terutama badan usaha milik negara (BUMN), dapat meningkatkan kontribusi di sektor pendidikan.
“Kami berharap CSR perusahaan-perusahaan besar di Cilacap bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk pendidikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut mahasiswa, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian lebih agar kualitas sumber daya manusia di Cilacap semakin meningkat dan mampu bersaing di tengah perkembangan kawasan industri.
Isu perlindungan perempuan dan anak juga menjadi salah satu tuntutan yang mengemuka. Mahasiswa menyoroti masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cilacap.
Mereka meminta pemerintah menyediakan ruang aman bagi perempuan dan anak, sekaligus memberikan perlindungan kepada para pelapor agar tidak takut mengungkapkan kasus yang dialami.
“Kami meminta pemerintah menyediakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Pelapor juga harus mendapat perlindungan agar berani melaporkan kasus yang dialaminya,” tegasnya.
Mahasiswa juga mendesak agar pelaku kekerasan mendapatkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, korban diharapkan memperoleh pendampingan secara menyeluruh, baik pendampingan psikologis, mental, maupun bantuan hukum hingga proses penanganan kasus selesai.
Aksi mahasiswa sempat diwarnai pembakaran ban bekas sebagai simbol penyampaian aspirasi. Namun situasi tetap terkendali setelah personel Polresta Cilacap bersama petugas pemadam kebakaran bergerak cepat melakukan penanganan.
Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adhy Buono bersama Kepala Kesbangpol, Sekretaris DPRD, dan sejumlah perwakilan perangkat daerah hadir dalam dialog terbuka yang digelar di sela aksi. Forum tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung.
Kasi Humas Polresta Cilacap Ipda Galih Secahyo mengatakan pihaknya berkomitmen mengawal setiap penyampaian pendapat di muka umum secara profesional dan humanis.
“Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Tugas Polri adalah mengawal agar hak tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas,” kata Galih.
Ia menilai dialog terbuka menjadi sarana penting untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah sehingga berbagai masukan dapat disampaikan secara langsung dalam suasana yang kondusif.
Setelah dialog berakhir, seluruh peserta aksi membubarkan diri secara tertib. Polresta Cilacap memastikan pengamanan tetap dilakukan hingga massa meninggalkan lokasi, sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pengamanan kegiatan masyarakat.