SERAYUNEWS-DPRD Kabupaten Banjarnegara meminta pemerintah daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dalam peningkatan deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Banjarnegara.
Hal tersebut diungkapkan dalam sidang paripurna DPRD Banjarnegara yang membahas tentang laporan badan anggaran terhadap KUA PPAS perubahan APBD Banjarnegara tahun 2024 di ruang sidang paripurna DPRD, Jumat (26/7/2024).
Dalam rancangan KUA PPAS, APBD Perubahan tahun 2024, Pendapatan daerah ditargetkan naik sebesar 3,88 persen. Di mana pada APBD murni tahun 2024 pendapatan daerah sebesar Rp 2,243 triliun, atau naik Rp 87 miliar pada APBD perubahan menjadi Rp 2,330 triliun.
Pada kesempatan tersebut, Badan Anggaran DPRD Banjarnegara juga meminta kebijakan pendapatan daerah pada APBD perubahan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dengan optimalisasi penerimaan dari PAD. Khususnya pungutan pajak daerah dan optimalisasi kinerja BUMD dalam mendapatkan deviden.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah untuk dapat dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan tekhnologi informasi dalam tata kelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Termasuk dengan mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan.
Tidak hanya pada sisi pendapatan, efesiensi juga harus dilakukan pada kebijakan belanja daerah, sebab pada APBD perubahan ini terdapat kenaikan belanja daerah dari sebelumnya Rp 2,298 triliun menjadi Rp 2,382 triliun atau naik sebesar Rp 84 miliar atau setara dengan 3,67 persen.
Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRD Banjarnegara Ismawan Setya Handoko mengatakan, kenaikan belanja daerah ini tidak dapat dihindari karena adanya kebijakan untuk memenuhi mandatoring spending yang diamanatkan pemerintah pusat, seperti alokasi anggaran pendidikan, alokasi anggaran kesehatan, hingga alokasi dana desa dan dana alokasi umum serta dana bagi hasil.
“Kita juga tidak memungkiri dalam APBD perubahan tahun 2024 ini juga terdapat kebijakan belanja pembangunan pasar Purwareja Klampok yang mengalami musibah kebakaran, termasuk dukungan terhadap sektor pertanian,” ujarnya.
Pada kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan ABPD perubahan tahun 2024 sebesar Rp82,6 miliar ini masih lebih rendah dari penerimaan anggaran murni yang mencapai Rp87,9 miliar yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp52,6 miliar. Sedangkan pengeluaran pembangunan juga mengalami penurunan sebesar Rp2,5 miliar jika dibandingkan penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp32,6 miliar.
Pengeluaran pembiayaan ini juga direncanakan untuk mengubah kinerja BUMD melalui penyertaan modal. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan PAD Banjarnegara dari deviden yang didapat BUMD.
