SERAYUNEWS – Konflik internal di tubuh DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggunaan stempel.
Menanggapi laporan tersebut, Gus Yasin yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah akhirnya angkat bicara. Ia menilai tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar karena dokumen yang dipersoalkan ditandatangani langsung oleh dirinya sendiri.
“Saya yang tanda tangan sendiri untuk diri saya sendiri. Kalau dibilang tanda tangan saya palsu, pemalsuannya di mana? Kecuali saya menandatangani atas nama orang lain, itu baru bisa disebut pemalsuan,” ujar Gus Yasin kepada wartawan di Semarang, Kamis (18/6/2026).
Meski namanya dilaporkan ke kepolisian, Gus Yasin mengaku tidak mempermasalahkan langkah tersebut. Hingga saat ini, ia menyebut belum menerima pemberitahuan maupun konfirmasi resmi dari aparat kepolisian terkait laporan yang diajukan sejumlah kader internal PPP.
“Sampai saat ini saya belum mendapat konfirmasi secara langsung. Kalau memang ada proses, ya silakan saja berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Laporan terhadap Sekjen DPP PPP tersebut diajukan Ketua DPC PPP Jakarta Selatan, M. Nasir, bersama sejumlah kader lainnya. Laporan berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen dan penggunaan stempel.
Selain Gus Yasin, Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto juga turut dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Agus dilaporkan atas dugaan pemalsuan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang disebut memiliki keterkaitan dengan laporan terhadap Sekjen PPP tersebut.
Kasus hukum ini kembali membuka dinamika internal PPP yang sempat memanas menjelang pelaksanaan Muktamar partai pada akhir 2025 lalu. Saat itu terjadi persaingan antara kubu Ketua Umum PPP Mardiyono dengan kubu Agus Suparmanto yang mendapat dukungan dari Taj Yasin.
Meski sempat bersaing, kedua kubu akhirnya mencapai kesepakatan pasca-Muktamar. Agus Suparmanto dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua Umum PPP, sementara Taj Yasin ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP.
Susunan kepengurusan tersebut sempat memunculkan optimisme bahwa PPP mampu bangkit dan kembali meraih kursi di DPR RI pada Pemilu mendatang. Kehadiran Gus Yasin, yang dikenal sebagai tokoh pesantren sekaligus putra ulama kharismatik Mbah Maimoen Zubaer, dinilai mampu memperkuat dukungan dari kalangan nahdliyin dan pesantren.
Munculnya laporan hukum terhadap Gus Yasin kembali memunculkan dinamika dan ketegangan di internal PPP. Sejumlah pihak menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu proses konsolidasi partai menjelang agenda politik berikutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelapor maupun Polda Metro Jaya terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.
