JAKARTA, SERAYUNEWS- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menyusun arah baru penyelenggaraan ibadah haji melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Forum berskala nasional ini menjadi pijakan penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh sekaligus menyiapkan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
Mengusung tema “Berbenah Tanpa Henti, Menghadirkan Layanan Haji yang Humanis, Profesional, dan Adaptif”, Rakernas digelar sebagai wadah konsolidasi seluruh pemangku kepentingan guna menghasilkan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas layanan jemaah Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa seluruh catatan selama operasional haji 2026 akan menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan penyelenggaraan haji tahun mendatang.
“Rakernas ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi ruang bersama untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kuat,” ujarnya dalam keterangan di laman Kemenhaj dikutip Serayunews.
Dijelaskannya, setiap tantangan yang ditemui, mulai dari tahap persiapan, operasional di Arab Saudi, hingga proses pemulangan jamaah, harus kita jadikan pelajaran untuk menghadirkan layanan yang semakin profesional, cepat, adaptif, dan humanis.
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu layanan publik paling kompleks karena melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga otoritas Arab Saudi. Oleh sebab itu, proses evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan jemaah.
Dalam Rakernas Evaluasi Haji 2026, Kemenhaj menetapkan tiga sasaran utama sebagai prioritas pembahasan.
Pertama, mengidentifikasi berbagai persoalan teknis maupun nonteknis yang muncul sejak masa persiapan, operasional di Arab Saudi, hingga proses kepulangan jemaah ke Indonesia.
Kedua, mengukur tingkat keberhasilan pelayanan pada berbagai sektor, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga layanan digital.
Ketiga, menyusun rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang.
Evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh rantai layanan haji, termasuk pengelolaan kuota nasional, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), pembinaan manasik, rekrutmen petugas, pemeriksaan istitha’ah kesehatan, hingga implementasi layanan digital Nusuk.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi, pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi selama berada di Arab Saudi, pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, evaluasi layanan syarikah, hingga penguatan sistem digital seperti Siskohat, Siskohatkes, dan Kawal Haji.
Rakernas tidak hanya membahas aspek operasional, tetapi juga memperkuat kelembagaan penyelenggaraan haji secara menyeluruh.
Kemenhaj mengevaluasi regulasi, tata kelola organisasi, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelayanan kepada jemaah semakin efektif.
Sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas I dan Lapangan Galaxy Makodam Jaya, Halim, Jakarta.
Peserta berasal dari jajaran Kementerian Haji dan Umrah pusat, kantor wilayah provinsi, kantor kabupaten dan kota, hingga pengelola asrama haji kelas I dan kelas II di seluruh Indonesia.
Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti pemaparan kebijakan, diskusi kelompok, sesi tanya jawab, hingga penyusunan rekomendasi yang nantinya menjadi bahan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi strategis, di antaranya Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Ketua Komisi VIII DPR RI, Anggota V BPK RI, para direktur jenderal Kemenhaj, Inspektur Jenderal, Ombudsman RI, hingga Staf Teknis Haji KJRI Jeddah.
Sebagai bagian dari penguatan organisasi, Rakernas turut diisi kegiatan retreat yang didampingi instruktur dari TNI dan Polri guna membangun kepemimpinan, disiplin, soliditas organisasi, serta meningkatkan kolaborasi antarpetugas penyelenggara haji.
Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Haji dan Umrah selama menjalankan masa transisi penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Muhadjir, tahun pertama transisi memperlihatkan arah kebijakan yang tepat dan menjadi fondasi penting bagi pembangunan tata kelola haji nasional yang lebih modern.
“Ini adalah tahun pertama proses transisi. Saya kira kita semua dapat menyaksikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat. Lompatan yang dilakukan pada masa transisi ini juga sudah sangat baik, termasuk upaya membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan ekosistem haji yang terintegrasi menjadi langkah strategis agar penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi hanya berorientasi pada operasional tahunan, tetapi memiliki sistem yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.
Muhadjir juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Haji dan Umrah beserta Wakil Menteri Haji dan Umrah atas kepemimpinan serta sinergi yang dibangun selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah.
Menurutnya, kolaborasi seluruh jajaran menjadi modal penting dalam mengawal proses transisi sekaligus memperkuat kualitas layanan haji nasional di masa mendatang.
Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi konkret yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan haji berikutnya.
Melalui evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek layanan, Kementerian Haji dan Umrah menargetkan lahirnya sistem penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, adaptif terhadap perubahan, berbasis digital, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin aman, nyaman, dan humanis bagi seluruh jemaah Indonesia.
