SERAYUNEWS- Tujuh Fraksi DPRD Purbalingga, menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purbalingga 2024.
Pandangan umum tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna dengan pimpinan Wakil Ketua DPRD Aman Waliyudin, Selasa (6/8/24).
Aman Waliyudin menyampaikan, bahwa dalam rapat paripurna sebelumnya pada 5 Agustus 2024, bupati Purbalingga telah menyampaikan keterangannya atas Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024.
“Sehubungan dengan hal tersebut, fraksi-fraksi DPRD Purbalingga telah mempelajari dan melakukan pembahasan. Hasilnya dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini,” katanya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2024. Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya, Erni Widyawati, memberikan apresiasi atas kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purbalingga.
“Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga di Perubahan APBD 2024, naik 1,24 persen dari target. Jumlahnya menjadi Rp2.112.980.979.000. Kenaikan tersebut karena kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Fraksi kami memberikan apresiasi atas kenaikan PAD,” katanya.
Sementara Ma’ruf Rido mewakili Fraksi PKB, mendorong Pemerintah Purbalingga terus melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD.
“FPKB mengapresiasi adanya peningkatan dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah, kami berharap semakin banyak inovasi. Sehingga capaian positif ini, dapat lebih meningkat lagi,” terangnya.
FPKB juga mendorong Pemkab Purbalingga melakukan kajian dan analisis, mengenai penanganan persoalan sampah secara menyeluruh.
Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya, Teguh Dwiyanto, juga mengapresiasi kenaikan pendapatan daerah sebesar 1,24 % dari target menjadi Rp2.112.980.979.000,-.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi proyeksi kenaikan pendapatan tersebut dan berharap penggunaannya tepat sasaran dan tepat guna. Fraksi kami meyakini, pendapatan asli daerah Purbalingga selain dari retribusi daerah dan lain-lainya, masih banyak lagi,” ungkapnya.
Fraksi-fraksi lainnya seperti Gerindra, PKS, Amanat Nasional, dan Fraksi Persatuan Demokrat juga menyampaikan pandangan serupa. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa perubahan APBD ini, benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Purbalingga.