SERAYUNEWS — Fraksi PKS DPRD Banyumas menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang resmi diberlakukan PT Pertamina Patra Niaga mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32,1 persen.
Ketua Fraksi PKS DPRD Banyumas, Dedi Supriyanto, menilai lonjakan harga tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi, distribusi barang, hingga biaya produksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“BBM merupakan salah satu urat nadi perekonomian. Ketika harga Pertamax naik, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, serta operasional pelaku UMKM. Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).
Menurut Dedi, meskipun harga Pertalite dan Biosolar bersubsidi belum mengalami perubahan, kenaikan harga Pertamax tetap perlu diantisipasi karena digunakan oleh sebagian kendaraan angkutan barang maupun jasa.
“Jika biaya operasional meningkat, bukan tidak mungkin terjadi penyesuaian tarif maupun biaya distribusi yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat,” kata dia.
PKS juga mengingatkan adanya potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Distribusi berbagai komoditas pangan di Banyumas, seperti beras, cabai, bawang, telur, hingga daging, sangat bergantung pada transportasi berbahan bakar minyak.
Menurutnya, kenaikan biaya distribusi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen dan berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Selain itu, pelaku UMKM dinilai menjadi kelompok yang cukup rentan terdampak. Usaha kuliner, katering, kerajinan, hingga jasa pengantaran sangat bergantung pada mobilitas dan distribusi.
“Kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya operasional mereka, sementara banyak UMKM masih memiliki ruang keuntungan yang terbatas,” ujar Dedi.
Fraksi PKS juga menilai kenaikan biaya transportasi dan distribusi dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi pekerja, buruh, dan masyarakat berpenghasilan tetap.
Sebagai bentuk respons, Fraksi PKS DPRD Banyumas menyampaikan sejumlah usulan. Di antaranya mendorong pemerintah pusat dan daerah menyiapkan langkah mitigasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak, terutama buruh, pengemudi, dan pelaku UMKM mikro.
Selain itu, PKS meminta agar program ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas pemerintah daerah guna menjaga daya beli masyarakat.
Fraksi PKS juga mendorong penguatan kemandirian energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan dan kebijakan energi yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Fraksi PKS DPRD Banyumas akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Negara harus hadir melindungi rakyat dari tekanan ekonomi, dan pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif agar dampak kenaikan BBM tidak semakin membebani warga,” kata dia.
