SERAYUNEWS– Infrastruktur dan pariwisata menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Purbalingga tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Fahmi Muhamad Hanif saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2027 di Pendapa Dipokusumo, Kamis (2/4/2026).
“Pembangunan 2027 kita arahkan agar lebih merata, berkualitas, dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam membuka akses ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial,” kata Bupati Fahmi dalam sambutannya.
Bupati Fahmi menegaskan, peningkatan kualitas infrastruktur menjadi prioritas utama, khususnya untuk mendukung konektivitas wilayah dan akses menuju destinasi wisata. Program seperti peningkatan kualitas jalan kabupaten melalui skema Alus Dalane, serta penguatan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan akan terus didorong.
Di sektor ekonomi, Pemkab Purbalingga menargetkan pertumbuhan yang lebih inklusif melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan koperasi dan UMKM, hingga modernisasi sektor pertanian berbasis teknologi menjadi fokus utama.
“Ekonomi tidak hanya tumbuh, tapi harus dirasakan semua lapisan masyarakat. Karena itu kita dorong UMKM, pertanian modern, dan ekosistem digital,” ujarnya.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pemkab akan memperkuat kapasitas kelompok rentan, meningkatkan sarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta layanan kesehatan. Program beasiswa vokasi dan reformasi Balai Latihan Kerja (BLK) juga disiapkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Di sisi lain, reformasi birokrasi terus digenjot guna menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi kunci agar seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, mengungkapkan bahwa capaian penurunan kemiskinan menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan ke depan. Pada tahun 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 12,55 persen, turun dari 14,18 persen pada tahun 2024.
“Penurunan sebesar 1,63 persen ini menjadi yang terbesar ketiga di Jawa Tengah. Ke depan, fokus kita adalah penanganan kelompok rentan agar penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan,” jelasnya.Musrenbang dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD, jajaran Forkompimda, Kepala Bappeda Provinsi Jateng, Kepala OPD, camat, kades, tokoh Masyarakat, organisasi kepemudaan, asosiasi profesi/ usaha.
