SERAYUNEWS – Apabila Anda sedang mencari informasi tentang isu UU KUHAP 2025 terbaru, Anda bisa simak artikel ini sampai akhir. Pasalnya, pembaruan dalam sistem peradilan pidana Indonesia segera terjadi.
Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) pada Selasa, 18 November 2025.
Proses legislasi ini menjadi langkah besar, sebab KUHAP lama telah berlaku selama lebih dari empat dekade.
Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, UU ini akan berlaku mulai 2 Januari 2026 mendatang.
“Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026,” katanya.
Proses revisi ini, menurutnya, tidak bisa terlambat karena sudah berjalan lampir dua tahun.
Bagi Anda yang mengikuti perkembangan hukum nasional, perubahan ini menawarkan berbagai implikasi, baik untuk aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil.
Artikel ini akan membahas isu-utama UU KUHAP 2025, bagaimana Anda bisa mengakses draft atau naskah baru, serta poin substansial yang berubah dalam rancangan tersebut.
Revisi terhadap KUHAP menjadi isu penting karena undang-undang sebelumnya telah berjalan selama 44 tahun, dengan tantangan dan perubahan kondisi sosial, teknologi, serta kebutuhan perlindungan hak warga negara yang semakin kompleks.
Puan menjelaskan bahwa proses revisi sudah berlangsung “hampir dua tahun” dan melibatkan berbagai pihak.
UU KUHAP baru dijadwalkan mulai berlaku 2 Januari 2026, sekaligus menyesuaikan dengan keberlakuan Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang juga mulai berlaku periode itu.
Ini berarti Anda sebagai warga atau pelaku proses hukum memiliki waktu transisi untuk memahami perubahan ini sebelum diterapkan secara penuh.
Proses pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada 18 November 2025.
Dengan momentum ini, pemerintah dan DPR berharap sistem peradilan pidana bisa berjalan lebih cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.
Jika Anda ingin menelaah sendiri isi rancangan KUHAP yang baru, tersedia link resmi yang dapat diakses. Salah satu tautan yang disebarkan adalah:
https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf
Anda bisa mengunduh dokumen tersebut untuk memahami perubahan pasal-pasal, mekanisme pelaksanaan, dan hak-hak baru yang disematkan dalam KUHAP baru.
Selama pembahasan, DPR dan pemerintah menyepakati 14 substansi utama dalam revisi KUHAP.
Poin-poin berikut akan membantu Anda memahami isu-inti perubahan tersebut:
Dengan mengetahui poin-poin ini, Anda bisa memahami fokus utama revisi: memperkuat hak warga negara sekaligus menyesuaikan sistem peradilan dengan perkembangan zaman.
Meski banyak aspek yang diperbaharui, UU KUHAP baru ini tak luput dari kritik.
Beberapa pihak menyoroti bahwa proses pengesahan terbilang cepat dan beberapa ketentuan dinilai memberikan ruang bagi aparat penegak hukum yang terlalu besar.
Sebuah artikel menyebut: “New Indonesian police procedure rules allow police to entrap, arrest, and detain before a crime has been confirmed.”
Isu-isu utama kritik termasuk pengaturan penyadapan, wewenang penahanan sebelum ada penetapan tersangka, dan bagaimana mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat tetap berjalan.
Sebagai warga negara atau pengguna sistem hukum, Anda perlu memahami kedua sisi: perubahan yang positif sekaligus potensi risiko yang harus diwaspadai.
Pengesahan UU KUHAP baru pada 18 November 2025 menjadi momen penting dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia.
Dengan mulai berlaku 2 Januari 2026, Anda memiliki kesempatan untuk memahami perubahan sebelum diberlakukan.
Link download sudah tersedia untuk Anda akses dan pelajari.
Dengan mengetahui 14 substansi perubahan utama, Anda bisa mempersiapkan diri pada sistem peradilan yang lebih modern, tapi tetap waspada terhadap isu-kontroversial yang menyertainya.***
