SERAYUNEWS – Rusdi Masse Mappasessu, atau akrab disapa RMS, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Bagaimana profil dia?
Pasalnya, dia ditunjuk menggantikan Ahmad Sahroni setelah Fraksi Partai NasDem mengajukan rotasi ke pimpinan DPR.
Surat penggantian itu tertanggal 29 Agustus 2025 dan kemudian disahkan melalui rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Pergantian ini dilakukan menyusul kontroversi yang melibatkan Ahmad Sahroni.
Ucapannya yang menyebut masyarakat pengkritik DPR sebagai “tol*l” memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak.
Situasi kian memanas setelah Sahroni absen dalam aksi demonstrasi besar pada 25–26 Agustus.
Publik bahkan mengetahui ia berada di bandara sehari setelah demo, menunggu penerbangan ke Singapura.
Ketidakhadirannya di tengah situasi genting membuat masyarakat kian kecewa, hingga muncul insiden penjarahan di rumahnya yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dalam konteks inilah, Rusdi Masse ditunjuk untuk mengisi posisi strategis tersebut.
Komisi III DPR RI memiliki ruang lingkup kerja penting, mulai dari hukum, hak asasi manusia, hingga keamanan.
Dengan pengalaman panjang di dunia politik, Rusdi diharapkan mampu memberi warna baru serta menenangkan dinamika di komisi yang selama ini kerap mendapat sorotan publik.
Rusdi Masse lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1973. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kampung halaman hingga lulus sekolah menengah.
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke SMA Karya 2 Ujung Pandang. Perjalanan hidup Rusdi jauh dari kata instan.
Ia pernah bekerja sebagai buruh hingga sopir truk ketika merantau ke Jakarta.
Dari pengalaman keras itu, ia kemudian merintis usaha sendiri di bidang transportasi kapal dengan mendirikan PT Bayumas Jasa Mandiri.
Kesuksesan bisnis menjadi batu loncatan bagi Rusdi untuk terjun ke dunia politik.
Karier politiknya dimulai pada 2004, ketika terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Empat tahun kemudian, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Sidrap dan berhasil menang. Ia bahkan terpilih kembali untuk periode kedua hingga 2018.
Selama dua periode menjabat bupati, Rusdi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat.
Ia menggagas berbagai program, seperti pendidikan gratis, bantuan petani berbasis teknologi, hingga pembangunan sirkuit balap motor yang menjadi ikon daerah.
Catatan statistik menunjukkan tingkat kemiskinan di Sidrap menurun signifikan di masa kepemimpinannya. Selepas dari pemerintahan daerah, Rusdi makin aktif di politik nasional.
Ia bergabung dengan Partai NasDem dan dipercaya menjadi Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan.
Sejak 2019, ia juga menjabat Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP NasDem.
Popularitasnya kian terbukti saat Pemilu 2019, ketika ia mencetak rekor sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak di Sulawesi Selatan, mewakili daerah pemilihan Sulsel III.
Selain dikenal sebagai politisi, Rusdi juga merupakan sosok pengusaha dengan kekayaan yang cukup besar.
Berdasarkan laporan harta kekayaan, ia tercatat memiliki aset lebih dari Rp100 miliar.
Kekayaan itu sebagian besar berupa tanah, bangunan di berbagai daerah, serta kendaraan mewah.
Meski demikian, reputasinya lebih sering dibicarakan dalam konteks keberhasilan memimpin daerah dan kedekatannya dengan masyarakat.
Ia juga pernah meraih sejumlah penghargaan ketika menjabat bupati.
Di antaranya Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI, penghargaan Adipura, serta penghargaan literasi tingkat nasional.
Rusdi bahkan menerima Anugerah Parahita Eka Praya (APE) sebagai pengakuan terhadap upayanya dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
Kini, setelah resmi duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rusdi membawa beban sekaligus harapan besar.
Komisi ini berperan penting dalam pengawasan sektor hukum, hak asasi manusia, serta keamanan nasional.
Publik menanti pendekatan baru yang lebih menyejukkan, terutama setelah dinamika panas akibat kontroversi pendahulunya.
Rusdi sendiri bukan sosok baru dalam hal kepemimpinan. Pengalaman panjangnya di daerah menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan di tingkat nasional.
Namun, ia tetap harus membuktikan diri bahwa bisa menjadi figur pemersatu dan mampu menjaga citra DPR di mata masyarakat.
Bagi publik, pergantian ini bukan sekadar rotasi kursi. Lebih dari itu, ia menjadi momentum penting bagi DPR untuk menunjukkan bahwa suara rakyat tetap menjadi pertimbangan utama.
Rusdi Masse kini berada di garis depan, dan sepak terjangnya akan menjadi sorotan dalam waktu dekat.***