SERAYUNEWS-Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah resmi dimulai pada Senin (15/6/2026). Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjadi pejabat pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjalani pendataan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door).
Langkah tersebut diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus yang akan melakukan pendataan hingga 31 Agustus 2026.
Di rumah dinasnya di Jalan Rinjani, Kota Semarang, Taj Yasin menerima dua petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan wawancara untuk pengisian data sosial ekonomi keluarga. Proses pendataan dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan perangkat digital.
Sebelum memulai wawancara, petugas memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu identitas resmi, surat tugas dari BPS, serta mengenakan rompi khusus Sensus Ekonomi 2026.
Usai mengikuti pendataan, Taj Yasin mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Melalui sensus ini, pemerintah akan memiliki data yang lebih akurat untuk menyusun berbagai program ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Saya mengajak seluruh warga untuk menerima petugas sensus dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dijamin,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, menjelaskan bahwa 15 Juni 2026 menjadi hari pertama pelaksanaan pendataan lapangan secara door to door.
Menurutnya, setiap tim sensus terdiri dari dua orang, yakni petugas wawancara dan petugas pengawas, yang bertugas memastikan proses pendataan berjalan sesuai prosedur.
Dalam sensus tersebut, petugas akan menggali berbagai informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga. Data yang dihimpun meliputi sumber pendapatan keluarga, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, hingga aktivitas usaha yang dijalankan anggota keluarga.
“Kalau ada anggota keluarga yang menjalankan bisnis online, menjadi kreator konten, YouTuber, influencer, atau aktivitas ekonomi digital lainnya, itu juga akan dicatat,” katanya.
Ia menambahkan, selain mendata rumah tangga, BPS juga akan melakukan sensus pada lokasi usaha yang berada di tempat berbeda dari tempat tinggal pemiliknya.
Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS Jawa Tengah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas lapangan yang akan bekerja selama periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Ali Said berharap keterlibatan Wakil Gubernur sebagai responden pertama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus. “Kami berharap ini menjadi role model sehingga masyarakat tidak ragu menerima petugas dan bersedia memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Sementara itu, dua petugas sensus yang melakukan pendataan terhadap Wakil Gubernur, Anggita dan Hapsari, mengaku sempat merasa gugup karena harus mewawancarai pejabat daerah di hari pertama pelaksanaan sensus.
“Kami berharap masyarakat semakin percaya kepada petugas lapangan dan bersedia memberikan informasi yang akurat sesuai fakta,” kata Anggita.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi salah satu agenda nasional untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta perkembangan berbagai sektor usaha, termasuk ekonomi digital, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
