Advertisement
Advertisement
Cilacap, Serayunews.com – Pekerja Pertamina Cilacap yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) memberikan pernyataan sikap terkait isu yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu poin pernyataan sikap yaitu menolak dengan tegas siapapun calon Direksi atau Komisaris yang memiliki track record buruk, yang masih tersangkut kasus korupsi, serta para calon yang secara hukum pernah berstatus sebagai narapidana.
Sekretaris Jenderal SPP PWK Dwi Jatmoko menjelaskan, pihaknya selalu menginginkan seorang pemimpin yang akan duduk di direksi Pertamina merupakan orang yang profesional dengan kriteria sesuai dengan peraturan Mentri BUMN. Meski, tidak tertulis secara khusus yang melarang jajaran direksi ataupun komisaris dari mantan narapidana, namun alasan tersebut semata mata untuk menjaga citra Pertamina.
“Yang pertama tentu citra, ini adalah perusahaan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ini perusahaan bonafit yang sudah masuk Global Fortune. Apa jadinya jika komisaris, direksi diisi oleh person-person yang tidak kompeten dan rekam jejaknya diragukan,” jelasnya kepada serayunews.com.
Dalam Pers Rilis, yang digelar pada Senin (18/11/2019) SP PWK memberikan pernyataan sikap atas perkembangan isu tentang rencana penunjukan dewan direksi dan jajaran komisaris Pertamina oleh kementrian BUMN.
Terkait dengan polemik yang beredar tentang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disebut akan mengisi jajaran petinggi BUMN Pertamina, Sekjen SPP PWK, Dwi Jatmoko dengan tegas menolak untuk dikaitkan dengan itu.
Menurutnya, pernyataan sikap itu merupakan bentuk kritisi dalam proses pemilihan jajaran Direksi atau Komisaris dari tahun ke tahun. Serikat Pekerja Pertamina adalah organisasi yang independen, profesional dan tidak berafiliasi pada kelompok dan kepentingan tertentu. Kita hanya tunduk pada AD/ART organisasi.
“Sejak jaman ketika Elia Massa Manik, atau Dwi Soetjipto, lalu Bu Nicke yang sekarang. Kita yang termasuk dalam federasi serikat pekerja selalu kritis. Artinya lagi-lagi kita tidak ngomong personal. Yang kami inginkan adalah orang yang memimpin kami adalah yang berkomitmen dan berintegritas. Yang harus digaris bawahi itu, jadi tidak mengarah ke personal, ” paparnya.
