“Mohon maaf saya tidak bisa memenuhi. Tetapi saya siap untuk mengantarkan tuntutan anak-anak sekalian,” ujar Bupati.
Sontak penolakan tersebut langsung mendapatkan reaksi negatif dari kerumunan massa. Namun, Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Banyumas sangat bergantung dari pemerintah pusat.
“Anak-anakku harus berfikir menggunakan logika akal sehat. Yang pertama bahwa pemerintah daerah itu sangat tergantung dengan pemerintah pusat. APBD Banyumas 87 persen dari pusat. Tanpa pusat Banyumas bangkrut krut,” katanya.
Meski menolak Bupati mengaku akan menyampaikan aspirasi para demonstran ke pusat. “Pemerintah Pusat itu sebagai bapak, kami sebagai anaknya akan durhaga jika menolak keputusannya. Tetapo kami akan sampaikan tetap ke pusat,” ujar dia
Dalam orasinya, mahasiswa meminta Bupati yang dipilih masyarakat selayaknya membela masyarakat. Untuk itu, Bupati atas nama masyarakat harus ikut mencabut Omnibus Law.
Orator perwakilan dari Unsoed, Fakhrul Firdausi mengatakan, yang dibutuhkan rekan-rekannya adalah ketegasan sikap Bupati Banyumas, berdiri bersama menolak Omnibus Law.
“Kalau surat dan lainnnya kemarin dprd sudah menuampaikan. Yang kami butuhkan sikap bapak bupati. Yang dipilih oleh rakya sebagai wakil rakyat,” ujar dja.
Setelah menyatakan sikapnya, Bupati Banyumas kemudian meninggalkan kerumunan, meski diiringi seruan kekecewaan.
