SERAYUNEWS– Kementerian Hukum Republik Indonesia melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama 20 kementerian dan lembaga negara. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berbasis kepastian hukum, pada Rabu (14/05/2025).
Acara yang diselenggarakan di Graha Pengayoman Jakarta tersebut dibuka dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Nico menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung misi Presiden Republik Indonesia menuju “Indonesia Emas 2045”.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap misi Bapak Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang dijabarkan melalui Asta Cita. Sekaligus, ini adalah bentuk kesungguhan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan kolaboratif,” jelas Nico Afinta.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa nota kesepahaman ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan pijakan penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Menteri Supratman.
MoU ditandatangani bersama 20 kementerian/lembaga, di antaranya Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, hingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
Lebih lanjut, Menteri Hukum menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem hukum yang adil dan adaptif.
“Kementerian Hukum sangat menyadari bahwa membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga,” tambahnya.
Penandatanganan ini juga merupakan kelanjutan dari harmonisasi terhadap 25 nota kesepahaman sebelumnya, di mana 20 di antaranya telah difinalisasi dan siap menjadi dasar pelaksanaan berbagai program kolaboratif.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menguatkan koordinasi kelembagaan dalam mendukung visi besar bangsa: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Supratman.
Kolaborasi ini diharapkan akan terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan hukum nasional, serta reformasi kelembagaan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara.
Bergabung secara virtual yaitu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati.
