SERAYUNEWS — Aliansi Buruh Cilacap bersiap menggelar aksi besar dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.
Sekitar 1.000 buruh dijadwalkan turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai persoalan krusial, mulai dari rendahnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) hingga beban pajak yang dinilai kian menekan.
Aksi ini menjadi bentuk akumulasi keresahan pekerja terhadap kondisi ekonomi yang belum berpihak pada kesejahteraan buruh di Kabupaten Cilacap.
Ketua Aliansi Buruh Cilacap, Dwiantoro Widagdo, menilai UMK Cilacap saat ini masih jauh dari layak.
Bahkan, menurutnya, nilai UMK belum mampu mengimbangi harga kebutuhan dasar yang terus meningkat.
“UMK Cilacap saat ini masih sangat rendah, bahkan untuk membeli satu gram emas saja tidak cukup. Ini menunjukkan daya beli buruh masih sangat lemah,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Ia menegaskan, kenaikan UMK tahun 2026 sebesar 5,03 persen tergolong rendah dibanding daerah lain di Jawa Tengah dan belum mampu mengejar standar kebutuhan hidup layak (KHL).
“Kenaikan 5,03 persen ini belum menjawab kebutuhan riil buruh. Nilainya masih jauh di bawah komponen hidup layak di Cilacap,” tegasnya.
Selain upah, aliansi buruh juga menyoroti tingginya beban pajak yang harus ditanggung pekerja, termasuk pajak opsen kendaraan yang disebut mencapai 66 persen.
“Buruh dibebani pajak tinggi, tapi tidak ada fasilitas transportasi umum yang layak. Akhirnya semua harus pakai kendaraan pribadi dengan biaya sendiri,” katanya.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses transportasi umum yang terintegrasi dengan kawasan industri maupun pusat aktivitas ekonomi, sehingga buruh terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi.
Tak hanya itu, potongan untuk program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) juga dinilai cukup besar dan berdampak langsung pada pendapatan bersih pekerja.
“Potongan untuk pensiun dan JHT juga cukup besar. Ini semakin menekan pendapatan bersih yang diterima buruh setiap bulan,” tambahnya.
Dalam aksi May Day 2026, Aliansi Buruh Cilacap akan mengangkat sejumlah isu strategis lain, seperti revisi kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, hingga optimalisasi peran kontraktor lokal.
Sejumlah organisasi yang tergabung antara lain FSPKEP KSPI, FSPMI, SPN SBI, FARKES Indonesia, serta komunitas Purna Pekerja Migran Indonesia.
“Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai serikat buruh. Diperkirakan sekitar 1.000 buruh akan turun dalam aksi konvoi dan orasi pada May Day nanti,” jelas Dwiantoro.
Ia menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka kepada pemerintah agar lebih serius memperhatikan nasib buruh.
“Harapan kami pemerintah bisa lebih serius melihat kondisi buruh saat ini dan segera mengambil kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja,” pungkasnya.
