SERAYUNEWS – Usulan penambahan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari paket revisi yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah untuk memperkuat kelembagaan Polri agar lebih modern, profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pembahasan revisi UU Polri tidak hanya menyangkut usia pensiun, tetapi juga mencakup pengawasan, pembinaan karier, pendidikan kepolisian, penempatan anggota aktif di luar institusi, hingga penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan Menteri Hukum, pemerintah mengusulkan penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri sebagai bagian dari penguatan manajemen sumber daya manusia.
Saat ini mayoritas anggota Polri memasuki masa pensiun pada usia 58 tahun. Namun pemerintah menilai ketentuan tersebut perlu dievaluasi karena tantangan tugas kepolisian semakin kompleks dan membutuhkan personel yang berpengalaman.
Penyesuaian usia pensiun merupakan langkah untuk mempertahankan sumber daya manusia yang masih produktif sekaligus memastikan kebutuhan organisasi dapat terpenuhi secara optimal.
Selain itu, peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang mendukung perlunya peninjauan kembali batas usia pensiun anggota kepolisian.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Polri, Habiburokhman, mengungkapkan terdapat tujuh poin utama yang menjadi fokus perubahan dalam revisi undang-undang tersebut.
Revisi mempertegas transformasi Polri menjadi institusi seperti berikut.
Pemerintah dan DPR juga mendorong peningkatan fungsi pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi modern.
Tujuannya adalah menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel serta meningkatkan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Perubahan aturan juga diarahkan untuk memastikan sistem pembinaan karier anggota Polri berjalan secara profesional. Poin ini menekankan pentingnya hal berikut.
Salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah penugasan anggota Polri aktif pada lembaga atau instansi lain. Oleh karena itu, revisi UU Polri akan mengatur secara lebih ketat dan jelas mengenai hal-hal ini.
Poin inilah yang paling banyak menjadi sorotan. Pemerintah menginginkan pengaturan usia pensiun yang lebih jelas dan terukur sesuai kebutuhan organisasi.
Tujuannya bukan sekadar memperpanjang masa dinas, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya manusia berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan negara.
Revisi juga menyentuh aspek pendidikan anggota Polri. Materi pendidikan nantinya akan diperkuat dengan nilai-nilai berikut.
Langkah ini akan membentuk aparat kepolisian yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern.
Poin terakhir adalah penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pemerintah dan DPR ingin meningkatkan efektivitas lembaga tersebut melalui cara berikut.
Selain tujuh poin perubahan di atas, pemerintah juga menjelaskan lima pertimbangan utama yang menjadi dasar revisi UU Polri.
Pemerintah ingin memastikan seluruh tugas dan kewenangan Polri dijalankan secara transparan, profesional, akuntabel, dan humanis.
Penempatan anggota Polri pada jabatan di luar struktur kepolisian dinilai perlu diatur lebih rinci agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Penyesuaian batas usia pensiun dipandang sebagai bagian dari pembinaan karier dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih profesional.
Kurikulum pendidikan kepolisian akan diperkuat dengan materi demokrasi, perlindungan HAM, dan pendekatan humanis dalam pelayanan masyarakat.
Pemerintah menilai pengawasan terhadap institusi kepolisian perlu ditingkatkan melalui penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas.
Apabila revisi UU Polri nantinya disetujui, anggota kepolisian berpotensi memiliki masa pengabdian yang lebih panjang dibandingkan ketentuan saat ini.
Di satu sisi, kebijakan tersebut memungkinkan Polri mempertahankan personel yang berpengalaman dan memiliki kompetensi tinggi.
Namun di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga regenerasi kepemimpinan agar peluang promosi bagi anggota yang lebih muda tetap terbuka.
Oleh karena itu, pembahasan revisi UU Polri tidak hanya berfokus pada penambahan usia pensiun, tetapi juga pada upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi, profesionalisme anggota, pengawasan yang kuat, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.***
