Cilacap, serayunews.com
Sebagai bentuk penolakannya, sejumlah nelayan Cilacap melakukan aksi penandatanganan petisi penolakan dalam sebuah spanduk besar. Aksi berlangsung di kompleks Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Jumat (13/1/2023).
“Biaya tambat labuh bebannya luar biasa, karena di Cilacap musim panen nelayan hanya 4 bulan dalam 1 tahun. Terlebih juga kena beban PNBP sebesar 10 persen,” ujar Yugo Harjo Utomo, sebagai perwakilan nelayan Cilacap yang turut memprotes aturan tersebut.
Menurut nelayan, biaya tambat labuh di pelabuhan membenani nelayan, terlebih di masa paceklik dan cuaca buruk. Para kapal terpaksa tidak berangkat melaut hingga berbulan-bulan dan tetap kena biaya tambat labuh padahal tidak ada pemasukan.
“Kalau dulu per GT, sekarang dua ribu permeter kali ukuran kapal perhari dan biaya seperti kebersihan sampai lima puluh ribu. Ini yang menjadi beban kita,” ujarnya.
Baca juga: [insert page=’kantor-imigrasi-cilacap-kejar-target-pnbp-2023-diatas-rp-96-miliar’ display=’link’ inline]
Yugo mengatakan, bahwa sejak dulu pihaknya meminta kebijaksanaan terkait hal tersebut. Namun menurutnya, sampai saat ini tidak ada titik temu. Padahal ada lebih dari 1500 kapal yang berlabuh di PPSC tersebut dan kondisinya penuh sesak.
“Tolong pemerintah pikirkan ini. Untuk beli solar saja susah apa lagi untuk makan. Jadi biaya tambat labuh harus hilang kalau bisa. Kalau musim paila (paceklik) harus dihapus, itu tuntutan nelayan,” tuturnya.
Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah Kepala PPS Cilacap Imas Masriah melalui Kasubbag Umum Sigit Purwoko menyampaikan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh tentang keluhan nelayan.
“Jika ada permohonan/pemberitahuan audiensi baik kami maupun aparat yang berwenang, kami siap menindaklanjuti,” ujarnya.
