SERAYUNEWS– Presiden Jokowi secara formal masih merupakan kader PDIP. Namun, realita politik pada pilpres 2024 menunjukan kedua belah pihak sudah beda kepentingan.
Terlebih, pasca majunya anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto. Lantas, bola liar isu Jokowi merapat ke Golkar mulai bergulir.
Isu mengenai Jokowi yang akan merapat ke Golkar muncul saat ia memberikan gestur tak biasa dengan memakai dasi kuning saat hendak bertolak ke Jepang dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.
Golkar kemudian membaca hal tersebut sebagai sinyal politik presiden yang nyaman dan akan merapat pada pihaknya. Ketika ada pertanyaan perihal makna dasi tersebut di Bogor pada Selasa, 19 Desember 2023, Jokowi menjawab, nyaman.
Tak lama kemudian, Ketua Umum Partai Golkar gamblang menyatakan Jokowi dengan partainya memiliki hubungan yang sangat dalam.
“Jadi, hubungan (keluarga besar Jokowi) dengan Partai Golkar memang sudah sangat sangat dalam,” kata Airlangga saat menghadiri senam massal rangkaian HUT Golkar ke-59 di Yogyakarta pada Minggu, 24 Desember 2023.
Mesranya hubungan Jokowi dan Golkar sebagai anak kandung Orba sebenarnya sudah tercium lama. Pengamat Yudi Latief menulis dalam sebuah artikel di media nasional, bahwa Jokowi lebih nyaman dengan merapat pada binaan Orba.
“Yang menarik adalah bahwa ketika tekanan oposisi semakin kasar. Jokowi semakin banyak merekrut bintang-bintang binaan Orde Baru. Kehadiran mereka bukan hanya memberi rasa aman Jokowi dari tekanan oposan, tetapi juga menyelamatkan Jokowi dari kesan buruk sebagai “raja tega,” tulis Yudi (6/10/2019).
Pada awal berdiri Golkar bukanlah sebuah partai politik (parpol), melainkan perwakilan golongan. Mulanya bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang berdiri pada 1964.
Sekber Golkar keluar sebagai pemenang di Pemilu 1971 dan setelah itu berganti nama menjadi Golkar.
Golkar menciptakan dan melaksanakan semua politik Orde Baru. Selama puluhan tahun berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif, hingga yudikatif dikuasai oleh Golkar lewat kader-kadernya.
Golkar terus meraih kemenangan dari pemilu ke pemilu yang berlangsung sepanjang Orde Baru, yakni pada 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Pemilu-pemilu yang diragukan kredibilitasnya oleh masyarakat internasional dan kalangan oposisi domestik.
Sampai akhirnya Kekuasaan Soeharto selama 32 tahun runtuh pada 21 Mei 1998. Golkar sebagai penyokong utama Orde Baru pun kena imbas. Bahkan sejumlah kalangan menuntut Golkar dibubarkan ketika itu.
Akbar Tanjung terpilih menjadi Ketua Umum Golkar pada masa kelam itu. Ia membawa Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar dengan mengusung citra baru.
Pimpinan silih berganti termasuk pernah dipimpin oleh Setya Novanto. Namun, baru setahun menjabat, Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP.
Akhirnya, pada 2017, Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Dalam Musyawarah Nasional Golkar 4 Desember 2019, Airlangga kembali terpilih secara aklamasi sebagai pimpinan partai beringin itu.
Airlangga melakukan perubahan dengan terus melakukan kaderisasi dan berkomitmen untuk mendidik kader di bawah usia 40 tahun. Saat ini Partai Golkar berhasil mencetak 20 orang kepala daerah yang usianya di bawah 40 tahun.
Presiden Joko Widodo turut melayangkan pujiannya terhadap Golkar dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 pada 6 November 2023. Ia menyebut Golkar sebagai partai yang sangat memperhatikan pemikiran dan semangat generasi muda. Golkar juga dipuji karena berhasil menjalankan proses kaderisasi dan regenerasi.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengungkapkan tiga alasan Jokowi akan sangat mudah mengambil alih Golkar sebagai kendaraan politiknya.
Pertama, Ketua Umum Partai Golkar saat ini Airlangga Hartarto memiliki persoalan hukum.
“Lalu (alasan kedua) Golkar juga biasa pragmatis, ketiga golkar juga sekarang ini sedang dikendalikan Jokowi, semua manut taat pada Jokowi,” kata Ujang (2/3/2024).
Sementara itu, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, terbuka peluang bagi Jokowi berganti haluan ke Partai Golkar.
“Golkar partai besar tampat paling nyaman untuk berlindung di kemudian hari setelah Jokowi tak lagi jadi Presiden,” kata Adi (3/3/2024).
Pengamat politik sekaligus Direktur Data Politk Indonesia, Catur Nugroho menyoroti ketertarikan Jokowi terhadap Golkar sebenarnya terjadi sejak 2019.
“Semenjak Golkar bergabung di kabinet Jokowi, sudah ada ketertarikan Jokowi untuk menjadikan Golkar sebagai kekuatan penyeimbang atas kekuatan PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019,” kata Catur (2/3/2024).
Lantas, apakah bisa Jokowi bergabung dan mengambil alih pimpinan Golkar?
Politisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK) jika Jokowi benar-benar bergabung, tidak bisa langsung menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Menurutnya, ada mekanisme yang harus dia tempuh sesuai aturan partai.
“Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat. Bergabung saja boleh, apa yang tidak boleh,” kata JK usai acara Pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Kawasan Senayan, Jakarta (1/3/2024).
Jika memang Jokowi bergabung ke Golkar, Prabowo di Gerindra, sulit ditepis. Ini adalah ceminan neo orba, back to the past, sambil menyiapkan Gibran di 2029.*** (O Gozali).
