SERAYUNEWS-Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.
LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Karyadi kepada Pj Bupati Banjarnegara, Muhamad Masrofi beserta Ketua DPRD Banjarnegara Anas Hidayat di Auditorium Lantai 3 Gedung BPK Jateng, Semarang, Kamis (19/12/2024) malam.
Usai menerima LHP, Pj Bupati Masrofi mengatakan akan menindaklajuti hasil pemeriksaan dari BPK ini. Jika ada hal yang masih kurang maka akan segera diperbaiki.
“Nanti kita akan lihat dan pelajari hasil pemeriksaan ini. Harapannya ada perbaikan yang harus kita lakukan untuk membenahi kekurangan yang mungkin ada saat pemeriksaan,” katanya.
Menurutnya, LHP ini juga akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan dalam pelaksanaan kegiatan bisa lebih baik, terutama pada kegiatan infrastruktur.
“Infrastruktur kan sudah jelas, bisa dilihat hasilnya seperti apa, contohnya jalan, ketebalannya berapa dan seperti apa itu sudah jelas. Jangan kita bermain-main pada hal seperti itu. Dampaknya akan mengembalikan kekurangan yang ada,” katanya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Karyadi dalam sambutannya menyampaikan, BPK menyerahkan 18 LHP kepada pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng.
Sebelumnya, BPK Jateng telah melaksanakan 18 pemeriksaan yang terbagi dalam empat tema pemeriksaan kinerja dan empat tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
“Sejumlah 18 LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan selama semester II tahun 2024,” katanya.
Dikatakannya, hingga saat ini, masih ada permasalahan-permaslahan yang ditemukan saat pemeriksaan. BPK memberikan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti selambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengapresiasi peran BPK. Dia menilai BPK sebagai lembaga pengawasan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Ini hal yang positif, BPK terus mengawasi, mendampingi serta membimbing pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan agar sesuai dengan ketentuan,” katanya.
