SERAYUNEWS-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program besar perbaikan infrastruktur pada tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan dan rehabilitasi puluhan ruas jalan serta sejumlah jembatan di berbagai daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antardaerah sekaligus memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik dan aman bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, sejumlah ruas jalan strategis yang akan mendapatkan program peningkatan kualitas pada 2026 meliputi Wiradesa-Kajen, Wanayasa-Kalibening, Brigjen Sudiarto, Jepara-Keling, Kudus-Colo, Todanan-Ngawen, Demak-Godong, Singget-Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu, Kuwu-Galeh, Galeh-Ngrampal, Sirampog-Bumiayu, Jalur Penyelamat Kalijambe, hingga ruas Batas Kota Salatiga-Kedungjati-Batas Kabupaten Grobogan.
Selain itu, Pemprov Jateng juga akan melakukan rehabilitasi di sejumlah ruas jalan, antara lain Pati-Tayu, Pati-Kayen-Sukolilo, Jepara-Kudus, Patikraja-Kaliori, Sidareja-Cukangleusleus, Karanganyar-Tawangmangu-Kalisoro, Ngadirojo-Biting-Perbatasan Jawa Timur, Ngadirojo-Giriwoyo, Wonogiri-Manyaran-Blimbing, Sapuran-Kepil, Bandungsari-Paningkaban, dan Bandungsari-Salem.
Tidak hanya jalan, perbaikan infrastruktur juga menyasar sektor jembatan. Pemerintah provinsi menjadwalkan penggantian Jembatan Dengkeng di Kabupaten Klaten pada ruas Karangwuni-Batas DIY.
Sementara itu, rehabilitasi akan dilakukan pada Jembatan Lusi Putat di Lingkar Utara Purwodadi, Jembatan Jurang Gowang di ruas Kutoarjo-Bruno, Purworejo, Jembatan Kalidawe di ruas Parakan-Patean, serta Jembatan Krompeng di ruas Kajen-Batang.
Di luar proyek pembangunan dan rehabilitasi tersebut, Pemprov Jateng juga akan melaksanakan pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.414,59 kilometer yang tersebar di 173 ruas jalan. Pemeliharaan juga dilakukan pada jembatan provinsi dengan total panjang mencapai 26.445,77 meter.
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan salah satu proyek prioritas pada 2026 adalah penanganan ruas Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora. Proyek dengan nilai anggaran Rp5,276 miliar itu kini telah memasuki tahap pelelangan.
Menurut Henggar, dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
“Desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah provinsi telah lebih dahulu menangani ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan anggaran mencapai Rp19,92 miliar.
Selain melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah juga mengusulkan penanganan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, termasuk laporan yang muncul di media sosial.
Menurutnya, jalan dengan tingkat kerusakan berat harus menjadi prioritas penanganan dan dikerjakan secara profesional, bukan sekadar perbaikan sementara.
“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya. Harus dikerjakan secara profesional, jangan asal-asalan,” katanya.
Gubernur Luthfi juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mengawal usulan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian maupun DPR RI agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terealisasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai partisipasi masyarakat melalui kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di bidang infrastruktur maupun sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan.
