SERAYUNEWS – Isu mengenai pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 kembali ramai diperbincangkan di media sosial.
Sejumlah warganet dibuat heboh oleh beredarnya sebuah video yang mengklaim bahwa pendaftaran CPNS 2026 telah resmi dibuka.
Video tersebut bahkan disertai narasi seolah-olah pengumuman disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Tak sedikit masyarakat yang langsung tergiur, apalagi dalam video tersebut juga terdapat ajakan untuk segera mendaftar melalui sebuah tautan dengan keterangan “resmi dibuka CPNS 2026, segera daftar lewat link di bio”.
Namun, klaim tersebut dipastikan tidak benar dan masuk dalam kategori hoaks.
Pemerintah melalui akun resmi Kementerian PANRB memberikan klarifikasi tegas terkait video yang beredar luas tersebut.
Dikutip dari akun Instagram @kemenpanrb, video itu dipastikan merupakan konten palsu yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
“Sosok menteri PANRB, Rini Widyantini dalam video tersebut merupakan Artificial Intelegence (AI). Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan pembukaan CPNS 2026. Sehingga video AI tersebut adalah HOAKS,” tulis @kemenpanrb, Selasa (27/1/2026).
Dengan pernyataan ini, pemerintah menegaskan bahwa hingga sekarang belum ada pengumuman resmi terkait pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2026, baik CPNS maupun PPPK.
Menjawab pertanyaan masyarakat “pendaftaran cpns 2026 kapan dibuka?”, jawabannya adalah belum ada jadwal resmi.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh informasi yang menyebut pendaftaran CPNS 2026 sudah dibuka adalah tidak benar.
Konten yang beredar di media sosial diketahui merupakan hoaks yang sengaja dibuat menyerupai pengumuman resmi, bahkan menampilkan figur pejabat negara untuk meyakinkan masyarakat.
Modus seperti ini dinilai berbahaya karena dapat merugikan masyarakat, terutama jika diarahkan ke tautan palsu.
“Informasi valid tentang CASN Hanya diumumkan website maupun media sosial resmi instansi pemerintah, harap berhati hati pada informasi hoaks,” tegasnnya.
Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap unggahan yang tidak bersumber dari kanal resmi.
Apalagi jika unggahan tersebut langsung mengarahkan ke link pendaftaran tertentu dengan narasi mendesak.
Seluruh informasi resmi terkait CPNS dan PPPK hanya diumumkan melalui situs dan media sosial resmi instansi pemerintah.
Adapun seperti Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta portal SSCASN.
Jika informasi tidak berasal dari sumber tersebut, masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi ulang.
Fenomena hoaks berbasis AI ini menjadi pengingat bahwa teknologi dapat disalahgunakan untuk tujuan manipulatif.
Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi kunci utama agar tidak terjebak informasi palsu.
Terkait pengadaan CASN tahun 2026, pemerintah menyampaikan bahwa saat ini masih dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi tahun sebelumnya.
Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem seleksi, efektivitas penempatan ASN, hingga pemenuhan kebutuhan organisasi.
Selain itu, proses penghitungan jumlah dan jenis formasi juga masih berjalan.
Pemerintah ingin memastikan bahwa formasi yang dibuka nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan instansi dan mendukung program prioritas nasional.
Dengan kata lain, meski antusiasme masyarakat sangat tinggi, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perencanaan matang sebelum membuka seleksi CPNS 2026.
Agar tidak terjebak hoaks, Anda disarankan untuk hanya mengakses informasi CPNS melalui sumber resmi, seperti:
Hindari mengklik tautan pendaftaran yang tersebar di kolom komentar atau bio akun tidak resmi.
Pastikan selalu memeriksa keaslian akun dan domain situs sebelum mengisi data pribadi.
Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa hingga saat ini pendaftaran CPNS 2026 belum dibuka.
Video yang beredar dan mengklaim sebaliknya merupakan hoaks berbasis AI.
Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada, kritis, dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.
Menunggu pengumuman resmi memang membutuhkan kesabaran, namun hal tersebut jauh lebih aman dibandingkan harus menghadapi risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.***
