Cilacap, serayunews.com
Kepala BPPKAD Cilacap, Achmad Fauzi menyampaikan, perlu ada pendataan dan pemetaan, untuk menuju PAD Rp 1 triliun. Dimana nantinya untuk mendongkrak target pendapatan, semua objek objek pajak akan masuk dalam sistem digitalisasi.
“Untuk saat ini PAD kita Rp 700 miliar, menuju ke Rp 1 triliun butuh Rp 300 miliar lagi, jadi selesai satu tahun tidak mungkin. Untuk ke sana pendataan penting untuk mem-fixkan kapan PAD Cilacap Rp 1 triliun,” ujar Achmad Fauzi.
Fauzi menambahkan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya tengah mengupayakan diantaranya meminimalisir kebocoran pendapatan dengan memasukan sistem digitatalisasi ke semua objek pajak, serta meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dengan pendataan objek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Menurutnya, dengan melihat kondisi lapangan saat ini, pihaknya sedang mengkaji lebih lanjut mengenai harga NJOP yang dinilai terdapat selilih dari harga pasaran.
“Banyak bangunan berubah, diperbesar, ini yang perlu dihitung secara riil, NJOP yang ada di PBB dan pasar itu jomplangnya cukup tinggi,” ujarnya.
Selain itu, untuk menerapkan harga pasar dengan NJOP, pihaknya akan mengelompokkan dalam tiga kategori, yakni dari kelompok masyarakat miskin, pekerja dan industri. Sehingga kelompok tersebut tidak bisa diberlakukan satu tarif.
“Harapan kami tidak memberatkan masyarakat, tetapi ada subsidi. Misal industri yang paling mahal yang secara tidak langsung akan mensubsidi kelompok masyarakat miskin,” ujarnya.
