SERAYUNEWS- Konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Konsistensi itu, terlihat dari prestasi sejak 2019 hingga 2024.
Kepala Pusat JDIH Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jonny Pesta Simamora menuturkan, pada 2019 Pemprov Jateng meraih peringkat satu pengelola JDIH kategori provinsi.
Kemudian pada 2020 hingga 2022 meraih peringkat dua, dan pada 2023 meraih peringkat satu. Di samping itu, sejumlah kabupaten/ kota, sekretariat DPRD dan perguruan tinggi di Jawa Tengah, berhasil meraih peringkat 10 besar tingkat nasional.
“Kita sangat berbangga, bahwa konsistensi dalam pengelolaan dokumentasi hukum itu berlangsung secara konsisten,” kata Jonny di sela Pembukaan Rakor Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Rabu (17/7/2024).
Ia meminta agar konsistensi ini terus berlanjut, sehingga menular ke instansi pemerintahan di bawahnya. Dengan begitu, masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah bakal makin mudah mendapatkan dokumen hukum.
“Kita mendorong agar pengelolaan, penggunaan, atau pemanfaatan dokumentasi hukum dalam JDIH itu sampai kepada level desa,” katanya.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan, pengelolaan JDIH menjadi bagian dari upaya pelayanan keterbukaan informasi publik. Selain itu, untuk mewujudkan satu data dokumen hukum Indonesia. Sebab, masyarakat membutuhkan layanan tersebut.
“Ini sangat penting juga bagi masyarakat, misalnya untuk mengetahui peraturan-peraturan daerah yang sudah kita sahkan. Bisa juga seputar peraturan desa yang ada di masing-masing desa,” jelasnya.
Layanan bidang hukum ini, imbuhnya, sekaligus untuk mencerdaskan masyarakat agar melek hukum. Maka, Jateng serius dalam mengelola JDIH. Salah satunya, dengan cara memberikan penghargaan kepada kabupaten/ kota dan sekretariat dewan, serta perguruan tinggi.
“Kami memberikan penghargaan kepada Wali Kota dan Bupati serta Sekretariat DPRD se- Jawa Tengah, juga dari Perguruan Tinggi se – Jawa Tengah,” ujarnya.
Melalui penghargaan ini, kata Nana, bisa memotivasi peningkatan kinerja bagi dari daerah-daerah yang belum memberikan perhatian pada pengelolaan JDIH.
