Cilacap, serayunews.com
Pertemuan dalam rangka silaturahmi di ikuti sebanyak perwakilan 10 kepala desa yang tergabung dalam PAPDESI Kabupaten Cilacap, dan dihadiri Sekda Cilacap Awaluddin Muuri, para Asisten Sekda dan Dinas terkait, di ruang rapat Setda Cilacap.
Ketua PAPDESI Kabupaten Cilacap Kuswadi mengatakan, agenda silaturahmi PAPDESI dengan Sekda Cilacap yang digelar pada Senin (23/5) itu, disampaikan beberapa hal di antaranya pembenahan organisasi, permohonan menjadi pembina PAPDESI Cilacap, insentif perangkat desa hingga RT-RW, percepatan pencairan siltap, refocusing anggaran, dan regulasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.
“Terkait regulasi kami kesulitan terkait dengan insentif RT RW. Jadi uangnya ada, cuma regulasinya kenapa tidak diarahkan langsung, dari pemerintah daerah pun tidak serta merta karena acuannya regulasi yang ada di atasnya. Ini perlu upaya bersama antara kami dengan pemerintah daerah, insyaallah beliau akan siap memfasilitasi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan,” ujarnya.
Selain itu, dalam silaturahmi dan koordinasi tersebut juga disampaikan tentang perkembangan organisasi PAPDESI Kabupaten Cilacap yang terus mendukung kebijakan yang sesuai visi misi Pemkab Cilacap.
“Kami memohon petunjuk, pambinaan dan arahan pembenahan suatu organiasi, supaya kita dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya. Kita tetap seiring dan sejalan dengan visi misi Pemkab Cilacap dalam kebijakan bangga mbangun desa,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Cilacap Awaluddin Muuri mengatakan, bahwa pihaknya selaku pejabat Sekda yang baru menyambut baik dukungan dari PAPDESI Kabupaten Cilacap yang terus menyuarakan pemerintah desa untuk menuju lebih baik.
“Mudah-mudahan ke depan paguyuban kepala desa, perangkat desa bisa jadi satu, kompak untuk menyuarakan pemerintah desa yang lebih baik,” ujarnya.
Sedangkan terkait dengan usulan dan masukan yang diajukan akan dikaji dan ditindaklanjuti. Kendati demikian, pihaknya membutuhkan waktu untuk mengkaji lebih dalam terkait regulasi tersebut, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Intinya selagi itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, kita akan coba laksanakan, kita kaji dan mungkin melalui studi banding, konsultasi ke atas baik itu Kementerian, Provinsi dan BPK. Sehingga nanti pelaksanaannya berjalan dengan baik, dan akan diperbaiki dengan benar sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
