Pj Bupati Cilacap Pastikan Seleksi Pejabat Gratis, dan Hilangkan Budaya Suap

SERAYUNEWS– Sejak dilantik pada 19 November 2022 lalu sebagai Penjabat Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar yang berlatar belakang seorang ASN langsung bergerak cepat membenahi sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Bersih-bersih birokrasi pun langsung dia lakukan, termasuk memperketat seleksi para pejabat. Sebab, sebelumnya santer isu “bermain” atau transaksional dengan jual beli jabatan. Bahkan, kabarnya Cilacap masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa bulan menjabat, Yunita terus bergerak dan menyatukan pemahaman kepada jajaran di bawahnya. Komitmen sejak awal dia menjabat di Cilacap akan mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Semua proses perekrutan dan seleksi Pejabat ASN Cilacap gratis dan menghilangkan budaya suap atau sogok menyogok.

“Jangan sampai ada upaya berkaitan dengan sogok menyogok, tidak ada di Kabupaten Cilacap saat ini, apapun dan siapapun. Komitmen kita adalah bersih melayani. Kita ingin Cilacap maju tentu dengan mempunyai pejabat yang punya integritas bersih dan melayani,” tegasnya, Sabtu (15/7/2023).

Manajemen Talenta

Dalam memperbaiki sistem birokrasi itu, Pemkab Cilacap saat ini mulai menerapkan Manajemen Talenta sebagai upaya mewujudkan sistem meritokrasi yang baik. Sehinga pelaksanaan Manajemen Talenta untuk mendapatkan Pejabat yang berkompeten, berkualifikasi. Lalu, berkinerja prima, memiliki moralitas, dan integritas yang tinggi.

“Saya ingatkan, bagi yang ingin mengembangkan karier yang sudah bekerja dengan baik, punya kompetensi, punya integritas, sukses sebetulnya. Yang terjadi biarlah berlalu yang sekarang kita menatap ke depan, maka saya tegaskan ini adalah clear and clean, saya selalu bilang proses ini gratis, maka jika ada kesempatan orang yang mau karir di Kabupaten Cilacap adalah kesempatan yang baik,” tandasnya.

Pelaksanaan Manajemen Talenta mulai diterapkan perdana dalam perekrutan pejabat ASN yang diikuti Penjabat untuk mengakomodir Pejabat Administrator dan Pengawas pada Perangkat Daerah yang terdampak perubahan SOTK (struktur organisasi dan tata kerja). Tak hanya itu, seleksi 11 Pejabat Eselon II juga akan segera dibuka, dengan seleksi yang ketat dan transparan.