Sabtu, 18 September 2021

PPKM Darurat, MPP Purwokerto Tetap Berikan Pelayanan Maksimal

Selama pemberlakuan PPKM darurat, Mal Pelayanan Publik (MPP) Purwokerto tutup. ( Hermiana Effendi)

Selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Mal Pelayanan Publik (MPP) Purwokerto mengikuti aturan dengan tidak membuka layanan offline. Meskipun begitu pelayanan perizinan tetap dilakukan secara maksimal.


Purwokerto, serayunews.com

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas yang menaungi MPP, Amrin Ma’ruf mengatakan, meskipun pelayanan gelai-gerai dari seluruh instansi ataupun dinas ditutup, namun tetap ada petugas MPP yang berada di MPP. Sehingga untuk pelayanan yang memerlukan penyerahan berkas secara manual tetap bisa dilakukan.

“Petugas kita tetap ada di kantor MPP, meskipun pelayanan offline ditutup. Sehingga untuk yang membutuhkan pengiriman atau penyerahan berkas secara manual tetap bisa dilakukan, yaitu dengan dititipkan kepada satpam di pintu masuk MPP,” jelasnya, Jumat (9/7).

Amrin menyatakan, pihaknya tidak kaku dalam menerapkan pelayanan online. Untuk beberapa pihak yang tidak memahami aplikasi, sementara harus memperbaiki beberapa berkas, maka akan diterima oleh petugas MPP. Hanya saja, untuk menghindari banyaknya orang yang datang, pihaknya tetap menutup pintu gerbang kantor.

“Bagaimanapun juga kita harus mematuhi aturan PPKM darurat ini, sehingga meskipun dibuka pelayanan offline, tetapi khusus hanya untuk yang mendesak saja,” tuturnya.

Saat dibuka pelayanan offline, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, dalam satu hari yang datang ke MPP Purwokerto rata-rata lebih dari 300 orang. Gerai yang selalu banyak didatangi biasanya dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinakerkop UKM), terkait kepengurusan perizinan UKM.

Saat ini MPP Purwokerto memberlakukan work from home (WFM) hingga 50 persen pegawainya. Meskipun begitu, untuk seluruh gerai yang ada di MPP tetap membuka pelayanan online dari masing-masing instansi tersebut. Sehingga penutupan pelayanan offline dipastikan tidak akan sampai mengganggu fungsi MPP sebagai pusat pelayanan perizinan.

Baca juga Perbatasan Cilacap – Banyumas Makin di Perketat! Ini Hasil Kesepakatan Bupati Tatto – Husein

Editor :M Amron

Berita Terkait

Berita Terkini