SERAYUNEWS – Riset terbaru yang dilakukan Nusantara Centre bersama Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) mengungkap fakta kontras dalam industri jamu nasional.
Meski memiliki legitimasi budaya yang kuat, kontribusi ekonomi jamu murni terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri obat tradisional masih berada di bawah 0,3 persen pada periode 2022–2023.
Penelitian yang berlangsung selama tiga bulan, Oktober–Desember 2025, ini bertujuan memetakan peran strategis jamu dalam ekonomi nasional sekaligus menjadi basis data pembentukan Badan Nasional Rempah dan Herbal Indonesia (Banrehi).
Penulis riset dari Nusantara Centre, Agus Rizal, menjelaskan bahwa industri jamu saat ini masih terjebak dalam struktur usaha skala rumah tangga yang minim adopsi teknologi.
Kondisi tersebut membuat jamu lebih berfungsi sebagai survival economy dibandingkan mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
“Masalah utamanya bukan pada permintaan, karena 64 persen konsumen kita tetap setia pada jamu tradisional. Namun, industri ini stagnan karena minim inovasi. Sebanyak 73 persen pelaku usaha masih di kategori produksi rendah (di bawah 500 unit per bulan),” ujar Agus Rizal dalam keterangannya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja sektor jamu. Data riset menunjukkan lebih dari 79 persen pekerja jamu memiliki upah yang tetap atau bahkan menurun.
Rendahnya produktivitas juga berimplikasi pada kontribusi pajak yang sangat dangkal. Tercatat, 53 persen pelaku usaha jamu hanya membayar pajak di bawah Rp100 ribu.
Senada dengan temuan riset tersebut, perwakilan PPJAI, Heri Susanto, menyoroti ketimpangan yang tajam antara industri jamu dan industri farmasi kimia.
Menurutnya, ketika industri farmasi mampu tumbuh di atas 8 persen dengan nilai pasar mencapai Rp170 triliun, jamu justru tertinggal dalam dukungan kebijakan maupun riset.
“Ada kesenjangan besar dalam dukungan kebijakan dan investasi. Ekspor farmasi sudah menembus USD 500 juta, sementara ekspor jamu belum tercatat signifikan secara mandiri dalam statistik perdagangan. Negara harus hadir agar potensi biodiversitas kita tidak mubazir,” tegas Heri.
Untuk keluar dari stagnasi, tim peneliti mendorong pemerintah melakukan intervensi strategis melalui pendekatan kebijakan berbasis misi (mission oriented policy).
Sejumlah poin krusial yang direkomendasikan dalam riset ini antara lain:
“Jamu adalah mandat konstitusi terkait kedaulatan kesehatan. Jika dikelola dengan road map dan big data yang tepat, jamu akan menjadi pilar ekonomi baru yang memperkuat PDB dan identitas bangsa secara global,” kata Agus Rizal.
Riset ini disusun oleh tim ahli yang terdiri dari Yudhie Haryono, Agus Rizal, Heri Susanto, serta peneliti lainnya.
Metode yang digunakan adalah mix method (kuantitatif dan kualitatif) untuk memotret dinamika riil industri jamu dari hulu hingga hilir, dengan pengolahan data rujukan dari Badan Pusat Statistik.
