SERAYUNEWS – Pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga bahan baku menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah, Pemprov Jateng memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses modal murah, pendampingan usaha, hingga perluasan pasar nasional dan ekspor.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa UMKM merupakan sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Karena itu, penguatan UMKM menjadi salah satu langkah utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk dampak pelemahan kurs rupiah.
Menurut Ahmad Luthfi, jutaan pelaku UMKM di Jawa Tengah memiliki kontribusi besar dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
Karena itu, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai program agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan naik kelas.
“UMKM di tempat kita harus naik kelas, dari UMKM mikro menjadi kecil, kemudian menengah, dan seterusnya,” ujar Ahmad Luthfi usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).
Ia menilai penguatan UMKM menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Salah satu strategi yang dijalankan Pemprov Jawa Tengah adalah memperluas akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Skema pembiayaan berbunga rendah tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun mengembangkan bisnisnya.
Menurut Luthfi, kemudahan akses permodalan menjadi faktor penting agar UMKM tetap tumbuh saat menghadapi tekanan ekonomi.
“Kami memberikan kemudahan akses permodalan melalui KUR dengan bunga yang terjangkau agar pelaku usaha dapat terus berkembang,” katanya.
Program tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat daya tahan usaha kecil terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan pasar.
Selain memberikan dukungan pembiayaan, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat kualitas dan daya saing produk UMKM melalui berbagai program pendampingan.
Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kualitas kemasan produk, strategi pemasaran, pengembangan merek, hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas.
Pemerintah daerah juga mendorong produk-produk UMKM Jawa Tengah agar mampu menembus pasar nasional dan internasional melalui program ekspor.
“Kami juga memberikan pembimbingan terkait pengemasan produk, pemasaran, hingga membuka akses ekspor agar UMKM semakin berkembang,” ujarnya.
Menurut Luthfi, banyak produk UMKM Jawa Tengah memiliki kualitas yang kompetitif, namun masih membutuhkan dukungan dalam aspek pemasaran dan pengembangan pasar.
Pemprov Jawa Tengah menilai sektor UMKM selama ini terbukti menjadi penyangga utama perekonomian daerah.
Ketika berbagai sektor menghadapi perlambatan ekonomi, UMKM tetap mampu menyerap tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat, dan menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Karena itu, pembinaan serta penguatan kapasitas pelaku usaha akan terus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
“UMKM merupakan backbone atau tulang punggung ekonomi Jawa Tengah yang harus terus kita bina dan perkuat,” katanya.
Terkait potensi kenaikan biaya produksi akibat pelemahan rupiah, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberlangsungan UMKM.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha, dan pelaku UMKM.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Pemerintah daerah, BI, OJK, perbankan, dan pelaku usaha harus bersinergi agar UMKM tetap tumbuh dan mampu menghadapi tantangan ekonomi yang ada,” katanya.
Melalui dukungan akses modal, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis UMKM akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global.
