SERAYUNEWS – Program percepatan pengentasan kemiskinan kembali digencarkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Desa Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrungmangu, menjadi lokasi pelaksanaan Program Sinergitas Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SiTaskin) yang digulirkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kamis (26/2/2026).
Desa Sidaurip dipetakan sebagai salah satu titik prioritas intervensi karena jumlah warga dalam kategori desil satu atau miskin ekstrem masih cukup tinggi.
Berdasarkan data, tercatat 1.028 warga Desa Sidaurip masuk kategori miskin ekstrem, dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,47 persen.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan intervensi yang tidak hanya berfokus pada bantuan sesaat, tetapi juga menyasar penguatan daya tahan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Pelaksanaan SiTaskin di Cilacap melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan mitra sosial dalam satu rangkaian program terpadu.
Dukungan datang dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kolaborasi pemberdayaan Kampung Zakat. Sementara Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan bantuan lewat program Zakat Menguatkan Indonesia berupa 100 porsi hidangan buka puasa, 100 paket sembako, dan 100 santunan bagi kelompok rentan.
Dari sektor kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan 200 paket bantuan Gemar Ikan.
Adapun Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan benih pekarangan pangan bergizi, benih padi untuk Kelompok Tani Sida Dadi dan Kelompok Tani Budi Daya Desa Sidaurip, serta benih kedelai bagi kelompok tani di Kecamatan Gandrungmangu.
Sektor perlindungan sosial juga diperkuat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan program Atensi dan reaktivasi PBI JKN. Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting menyalurkan bantuan jamban bagi keluarga berisiko stunting.
Dukungan juga diberikan oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional berupa kacamata pintar bagi penyandang tunanetra dan tablet pendidikan. Sementara Bank Syariah Indonesia turut menyalurkan dukungan dana sebesar Rp 20 juta.
Kolaborasi diperluas melalui UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cilacap bersama LAZ se-Kabupaten Cilacap untuk memperkuat pemberdayaan di Kampung Zakat Reborn Desa Banjarwaru, Kecamatan Nusawungu.
Bantuan meliputi alat pertukangan bagi pengrajin bambu, penguatan usaha ternak, pelatihan digital marketing bagi kelompok majelis taklim, serta bibit tanaman produktif.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menegaskan SiTaskin bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan wujud nyata kehadiran negara yang menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan memerlukan kolaborasi dan kerja keras seluruh komponen bangsa, serta konsistensi dan keberlanjutan agar langkah yang dilakukan tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi membawa perubahan jangka panjang menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas,” ujarnya.
Ia menegaskan program ini akan terus berlanjut dengan target yang terukur.
“Ini akan terus, karena targetnya kami 2026 nol persen kemiskinan ekstrem. Nggak ada lagi orang miskin ekstrem di tahun 2026. Di tahun 2029 target kita nanti 5 persen orang miskin. Nanti kemudian dilanjutkan lagi ke depannya,” katanya.
Budiman menambahkan, pihaknya akan terus melaporkan perkembangan program kepada Presiden dan memastikan keberlanjutan berbagai intervensi yang telah berjalan.
“Saya kira itu akan kita lanjut lakukan terus. Kita laporkan kepada Bapak Presiden program-program ini. Insyaallah ini akan kita lanjutkan dengan berbagai program lain,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyebut daerahnya masih menghadapi tiga persoalan utama, yakni infrastruktur, kemiskinan, dan pengangguran.
Namun, berkat kolaborasi lintas sektor dan dukungan CSR, angka kemiskinan di Cilacap berhasil ditekan dari 10,68 persen menjadi 9,41 persen.
“Masyarakat tidak hanya butuh ikan, tetapi juga kail. Kami siap mengawal pemberdayaan hingga terhubung dengan kementerian,” ujarnya.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat rentan.
