SERAYUNEWS – Ustaz cabul di Kabupaten Banjarnegara berinisial Her divonis penjara 9 tahun dan 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara. Dia juga harus membayar denda seratus juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Hal tersebut disampaikan juru bicara PN Banjarnegra, Adhi Ismoyo kepada wartawan usai sidang putusan, Kamis (4/7/2024).
“Terdakwa dan JPU sama-sama menerima putusan tersebut,” katanya.
Menurut Adhi, hakim memberikan putusan dengan pertimbangan yang memberatkan yaitu sifat dari pada perbuatan terdakwa itu sendiri. Perbuatan terdakwa, katanya, menimbulkan dampak kepada para anak korban dan psikososial bagi para keluarga anak korban. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual terhadap anak.
“Terdakwa sebagai seorang ustaz atau guru agama tidak memberikan teladan yang sepatutnya terhadap para santri. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik lembaga pendidikan terutama TPQ,” katanya.
Selain itu, terdakwa juga menggunakan kedok agama untuk mempermudah terwujudnya perbuatan cabulnya yaitu menggunakan 1 buah buku Matan Safinatunnajah. Perbuatan terdakwa dilakukan di gudang masjid yang nota bene adalah tempat ibadah.
Untuk yang meringankan, kata Adhi, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil.
Kasi Pidum Kejari Banjarnegara, Nasrudin mengatakan, terdakwa terima dan jaksa menerima putusan tersebut. Sebab, vonis sudah lebih dari 2/3 tuntutan jaksa.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banjarnegara, Karsono melalui Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Subhan berharap kasus tersebut merupakan kejadian terakhir di Banjarnegara dan tidak ada lagi kasus kasus seperti ini di masa mendatang.
“Para ustaz ustzah diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kasus ini. Karena, begitu besar konsekuensi hukum yang harus diterima apabila melakukan pelanggaran asusila ini. Pendidikan ramah anak dan anti kekerasan harus senantiasa dikembangkan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan,” katanya.
