SERAYUNEWS – Akhir-akhir ini, publik Tanah Air sedang menaruh perhatian lebih terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa universitas negeri. UKT semester baru yang akan datang kian meroket tajam.
Untuk itu, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah pun berinisiatif membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan. Hal tersebut guna memastikan biaya pendidikan di Indonesia terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (17/5/2024) menuturkan bahwa selain UKT di kampus negeri, wali murid juga merasa keberatan dengan biaya sekolah negeri berkedok uang komite dan lain-lain.
“Akhir-akhir ini mahasiswa maupun orang tua mahasiswa mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri. Selain itu, wali murid juga banyak merasa keberatan akan adanya berbagai biaya sekolah negeri dengan bungkus uang komite, uang kegiatan, hingga sumbangan tanpa ikatan,” ujar Ketua Syaiful Huda, serayunews.com mengutip dari laman dpr.go.id.
“Kami ingin mengetahui pengelolaan biaya pendidikan oleh pemerintah sehingga memutuskan membentuk panitia kerja (Panja),” tambahnya.
Lebih lanjut, Huda menjelaskan, Indonesia saat ini telah menerapkan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Tahun ini saja katanya, pemerintah telah menggelontarkan sebesar Rp 665 triliun dari APBN untuk diasosiasikan membiayai pendidikan.
“Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Legislator dari Dapil Jawa Barat ini menilai, pandangan yang menegaskan bahwa Pemerintah lepas tangan dalam urusan pendidikan tinggi kian menguat.
Meskipun pendidikan tinggi bersifat tersier, saat ini urgen dibutuhkan. Hal ini mengingat Indonesia mempunyai target mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.
“Mayoritas mahasiswa saat berdialog dengan kami punya pandangan jika pemerintah lepas tangan untuk layanan pendidikan tinggi. Kami tidak ingin pandangan tersebut menjadi persepsi umum publik, karena memang anggaran pendidikan kita dari APBN sebenarnya relatif besar,” tegas Huda.
“Kami berharap hasil atau rekomendasi dari Panja Biaya Pendidikan ini menjadi asumsi dasar pengelolaan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025,” ungkapnya lebih lanjut.
Sebagai informasi, berbagai unsur masyarakat salah satunya mahasiswa turun menyuarakan tingginya biaya pendidikan saat ini, termasuk perwakilan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Mereka tak sendirian, bersama sejumlah BEM dari Universitas lain se-Indonesia mendatangi gedung DPR RI, Kamis (16/05/2024). Kedatangannya untuk mengadu terkait UKT yang melonjak drastis.***
