SERAYUNEWS – Sorotan publik kembali mengarah pada agenda Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) 2026.
Keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses transisi kepemimpinan kampus dinilai krusial, mengingat Unsoed bukan hanya milik sivitas akademika, tetapi juga memiliki ikatan sosial dan historis dengan masyarakat Banyumas serta publik luas.
Sekretaris TRIBHATA Banyumas, Arunega Dikta Widyatmaka, menegaskan bahwa Unsoed merupakan institusi publik yang tumbuh dan berkembang di tengah ruang sosial masyarakat.
“Unsoed itu bukan milik kelompok tertentu, bukan pula sekadar milik internal kampus. Unsoed adalah milik masyarakat Banyumas pada khususnya dan milik rakyat Indonesia pada umumnya,” kata Ega, Selasa (03/02/2026).
Ega menekankan, sebagai perguruan tinggi negeri yang berdiri atas mandat negara dan menggunakan dana publik, maka proses Pilrek Unsoed secara normatif harus mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Menurutnya, pendapat dan perhatian masyarakat merupakan hak moral sekaligus konstitusional yang tidak seharusnya dibatasi.
“Kalau ada anggapan bahwa masyarakat tidak boleh bicara soal Pilrek, itu justru bertentangan dengan semangat pendidikan nasional. Pendidikan tinggi kita berdiri di atas prinsip keterbukaan dan tanggung jawab sosial,” katanya.
Dalam perspektif politik pendidikan, Ega menilai jabatan rektor tidak semata-mata sebagai posisi administratif.
Rektor memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan kampus, orientasi riset, hingga relasi universitas dengan masyarakat melalui Tridarma Perguruan Tinggi.
“Rektor itu aktor politik pendidikan. Kebijakan yang diambilnya akan berdampak luas, bukan hanya ke dosen dan mahasiswa, tapi juga ke masyarakat sekitar. Maka wajar jika publik ikut menaruh perhatian,” kata Ega.
Ega juga menyoroti hubungan historis antara Unsoed dan masyarakat lokal di Banyumas. Keberadaan kampus dinilai telah menjadi bagian penting dari denyut ekonomi, budaya, serta ruang kritis generasi muda.
“Unsoed tumbuh dari Banyumas dan bersama Banyumas. Dampaknya nyata dari ekonomi lokal, ruang kritis anak muda, sampai produksi pengetahuan. Jadi jangan heran kalau masyarakat merasa punya kepentingan terhadap arah kepemimpinan Unsoed,” kata dia.
Menanggapi isu otonomi kampus, Ega menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat tidak dapat dipandang sebagai bentuk intervensi negatif.
Sebaliknya, kontrol sosial dari publik justru dibutuhkan agar otonomi tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Otonomi kampus itu bukan berarti kebal kritik. Justru otonomi harus dibarengi dengan keterbukaan. Opini publik yang argumentatif dan etis adalah bagian dari demokrasi pendidikan,” katanya.
Ega berharap, Pilrek Unsoed 2026 tidak berhenti sebagai rutinitas prosedural, melainkan menjadi momentum refleksi bersama tentang arah keberpihakan kampus ke depan.
“Pilrek ini seharusnya menjadi ruang refleksi bersama. Unsoed mau dibawa ke mana, dan sejauh mana ia tetap berpihak pada kepentingan publik. Di titik itulah suara masyarakat menjadi relevan dan penting,” kata Ega.
