SERAYUNEWS – Forum Purbalingga Dinamis (FPD) melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Purbalingga, Selasa (3/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, FPD menyampaikan aspirasi agar anggaran Universal Health Coverage (UHC) Purbalingga dapat dinaikkan guna menjamin akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Perwakilan Forum Purbalingga Dinamis, Imam Maliki, menegaskan bahwa persoalan UHC merupakan isu strategis dan mendesak karena berdampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat.
Ia menilai, perlu langkah konkret dari Pemerintah Daerah dengan dukungan serta pengawalan DPRD.
“Idealnya alokasi anggaran UHC di Kabupaten Purbalingga berada pada kisaran Rp35 miliar agar seluruh masyarakat dapat terlayani secara optimal,” kata Imam Maliki saat audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Purbalingga Tenny Juliawati di ruang kepanitiaan DPRD.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Tenny Juliawati, menegaskan DPRD memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan hak dasar masyarakat, khususnya dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkeadilan.
“DPRD Kabupaten Purbalingga berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait UHC dan kebutuhan anggaran sektor kesehatan. Prinsip kami, pelayanan kesehatan masyarakat harus tetap terjamin, terlayani, dan tercover dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD siap mengawal pembahasan kebutuhan anggaran UHC agar dapat dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dibahas secara serius di Badan Anggaran DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga, Miswanto, menegaskan bahwa Komisi III sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi kesehatan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal.
“Persoalan UHC merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan harus segera ditangani. Komisi III akan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan anggaran UHC agar pelayanan kesehatan tidak terganggu,” tegasnya.
