Ada beberapa kasus di luar negeri yang membuat was-was itu muncul. Malaysia misalnya, terjadi ledakan kasus Covid-19 di Sabah pada Oktober lalu. Melonjaknya Covid-19 terjadi setelah dilaksanakannya pemilu di negara bagian tersebut.
Kasus di Amerika juga mirip-mirip. Setelah dilaksanakannya pemilu presiden, kasus harian Covid-19 di Negeri Paman Sam meningkat. Dua fakta itu bisa menjadi pelajaran berarti pada pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia pada 9 Desember 2020, termasuk di Purbalingga.
Ada beberapa hal yang bisa membuat was-was itu membuncah. Pertama soal potensi kerumuman yang bisa memunculkan klaster baru penularan Covid-19 di Purbalingga. Hari H pencoblosan, jelas berpotensi memunculkan kerumunan.
Kerumunan itu bisa terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) dan bisa terjadi di luar TPS. Kerumunan di TPS mungkin bisa diantisipasi oleh petugas pilkada di lapangan. Yang mungkin butuh usaha ekstra adalah kerumunan di luar TPS. Sudah menjadi hal umum jika orang biasanya nongkrong bersama usai coblosan. Bisa jadi di tepi jalan, di jembatan, atau di warung. Itu pemandangan biasa.
Kedua soal potensi menularnya Covid-19 ketika ada orang luar yang masuk. Orang luar yang masuk ke Purbalingga bisa saja terjadi. Sebab, dia adalah warga Purbalingga yang merantau di kabupaten tetangga dan memiliki hak pilih. Potensi orang luar menularkan atau tertular itu bisa saja muncul.
Di tengah Purbalingga yang kasus Covid-19 meninggi, maka pelaksanaan pilkada harus dilakukan dengan ekstra ketat. Tentu penyelenggara pilkada sudah memiliki beberapa antisipasi. Tapi, ketika kondisi seperti ini, sebenarnya yang memiliki peran penting adalah masyarakat.
Ketika masyarakat menjaga diri dengan baik, dengan protokol kesehatan, maka klaster Pilkada Purbalingga tak akan ada. Ketika pemilih menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, maka potensi merebaknya Covid-19 tak akan terjadi.
Ada beberapa contoh positif soal pemilihan umum dan Covid-19. Korea Selatan, Kroasia, Republik Dominika, Trinidad & Tobago adalah negara yang melaksanakan pemilihan di masa pandemi. Ternyata di negara tersebut tak ada kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan.
Nah, tinggal apakah kita akan memilih seperti Malaysia dan Amerika Serikat atau memilih seperti Kroasia dan Korea Selatan. Pilkada kali ini bukan hanya menentukan nasib siapa yang memimpin daerah, tapi juga bisa menjadi petaka merebaknya Covid-19 jika tak peduli dengan protokol kesehatan.
Tentu saja, harapannya Pilkada Purbalingga terlaksana sesuai koridor demokrasi dan tak menjadi klaster di masa pandemi.
