SERAYUNEWS — Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) memperluas agenda kolaborasi antardaerah dengan menyepakati tiga klaster kerja sama baru, yakni ketahanan energi, pengelolaan sampah, dan pembangunan giant sea wall lintas provinsi. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja 10 pemerintah provinsi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Tiga klaster tersebut melengkapi enam sektor kerja sama yang telah berjalan sejak 2025, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Kesepuluh provinsi yang terlibat dalam kesepakatan ini meliputi:
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa hasil rapat kerja harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah melalui evaluasi dan penyusunan langkah konkret.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing segera melakukan evaluasi, paparan, dan membahas implikasi hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Ahmad Luthfi saat memimpin rapat kerja FKD-MPU di Semarang.
Ia menilai tantangan seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas wilayah.
Isu ketahanan energi menjadi perhatian serius di tengah dinamika geopolitik global dan dampaknya terhadap harga energi dunia. Pemerintah daerah didorong memperkuat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai strategi jangka panjang.
Forum juga menyoroti program zero sampah, sejalan dengan target nasional pengelolaan sampah. Luthfi menegaskan daerah perlu mempercepat replikasi praktik terbaik agar target lebih cepat tercapai.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui target zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa 10 provinsi anggota FKD-MPU berkontribusi sekitar 62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia meminta agar enam rencana aksi yang telah disepakati sejak 2025 benar-benar diimplementasikan secara efektif, sekaligus mengapresiasi munculnya klaster baru di bidang energi dan pengolahan sampah.
Bima Arya juga menekankan pentingnya konektivitas distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Ia mendorong kepala daerah terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan infrastruktur distribusi.
Kerja sama pangan antardaerah juga diperkuat melalui forum 12 BUMD pangan dari 10 provinsi, termasuk rencana pengembangan dashboard pangan bersama yang memuat data stok dan harga secara real time.
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, menyampaikan bahwa hasil rapat gubernur akan ditindaklanjuti melalui forum organisasi perangkat daerah (OPD) pada Juni 2026 untuk menyusun rencana aksi teknis.
Ia juga membuka kemungkinan pembentukan holding pangan antarprovinsi sebagai penguatan sistem distribusi dan stabilisasi harga ke depan.
