SERAYUNEWS – Sebanyak 11.014 warga dipastikan tidak lagi menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada April 2026.
Pencoretan ini terjadi seiring dimulainya pencairan bansos tahap kedua tahun ini yang juga membawa perubahan pada daftar penerima.
Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan di masyarakat terkait alasan hilangnya nama penerima.
Pemerintah menyatakan langkah ini merupakan bagian dari pemutakhiran data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial untuk memastikan akurasi dan transparansi.
Proses ini dilakukan dengan mencocokkan data lapangan dengan sistem yang telah terintegrasi secara nasional.
Dari hasil pembaruan tersebut, ditemukan sejumlah penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria.
Kondisi ini dikenal sebagai inclusion error, yaitu situasi ketika bantuan masih diterima oleh pihak yang secara ekonomi sudah tergolong mampu.
Perubahan daftar penerima juga dipengaruhi oleh sistem pendataan yang terus diperbarui. Dengan mekanisme ini, data penerima dapat menyesuaikan kondisi ekonomi terbaru masyarakat.
Sejumlah faktor menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Berikut beberapa di antaranya:
Penyaluran bansos saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan data kependudukan. Sistem ini memungkinkan analisis kondisi ekonomi dalam satu keluarga secara menyeluruh.
Selain itu, data juga terhubung dengan sistem perbankan dan lembaga keuangan untuk melihat kondisi finansial penerima. Beberapa indikator yang digunakan antara lain:
Indikator tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
Masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan tetapi tidak lagi terdaftar disarankan melakukan pengecekan melalui layanan resmi.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah perubahan terjadi karena pembaruan data atau kesalahan administrasi.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
Pemerintah menyatakan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan secara terbuka dengan tujuan meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.
