SERAYUNEWS– Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Purbalingga menyodorkan nama H Fahmi M Hanif untuk maju di Pilkada Purbalingga tahun 2024. Kader muda PKS tersebut dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas yang layak untuk maju di kontestasi politik daerah lima tahunan.
“Kami memang akan mengusung nama mas H Fahmi M Hanif di Pilkada Purbalingga. Namun karena PKS tidak bisa mencalonkan sendiri, kami akan melakukan penjajagan dengan parpol lain. Ini masih dalam proses penjajagan,” kata Ketua DPD PKS Kabupaten Purbalingga Cahyo Susilo kepada serayunews.com, Senin (8/4/2024).
Sebelumnya di Pilkada Purbalingga tahun 2020, PKS masuk dalam koalisi dengan PDIP, Golkar, dan PAN dengan mengusung pasangan Dyah Hayuning Pratiwi- Sudono (Tiwi-Dono). Pasangan tersebut memenangkan Pilkada dan menjadi bupati dan wabup Purbalingga periode 2020-2024.
Beredar informasi bahwa Fahmi didorong untuk maju menjadi Cawabup berpasangan dengan Tiwi yang notabene adalah bupati petahana yang diusung PDIP. Menanggapi kabar tersebut Cahyo mengatakan semua kemungkinan dan langkah politik masih dicermati. “Komunikasi dengan parpol lain sudah dilakukan,” ungkapnya.
Fahmi M Hanif merupakan putra kedua dari anggota DPR RI PKS Rofik Hananto. Dia merupakan pengusaha muda yang banyak berkiprah di berbagai lembaga. Saat ini yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai CEO Erdigma Indonesia, Kulakin Indonesia, serta Erha Idea. Lulusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya dan Teknik Industri Bursa Technical University Turkey.
Sementara itu saat dikonfirmasi wartawan di sela-sela acara tasyakuran kemenangan Rofik Hananto sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, di Sasana Krida Perwira Stadion Goentoer Darjono, Minggu (7/4/2024) Fahmi mengatakan dia merasa terpanggil untuk maju di Pilkada Purbalingga. “Maju sebagai bupati atau wabup masih dikomunikasikan dengan parpol lain,” tandasnya.
Di Pemilu 2024, PKS mendapatkan peningkatan jumlah kursi di DPRD Purbalingga. Jika di Pemilu 2014 partai tersebut mendapatkan 5 kursi, di Pemilu 2024 meningkat menjadi 7 kursi. PKS juga mendapatkan kursi wakil ketua DPRD Purbalingga. Kendati demikian jumlah kursi tersebut belum memenuhi kuota 20 persen kursi DPRD Purbalingga yang jumlahnya 50 kursi. Oleh karena itu PKS harus melakukan koalisi.
