
SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas terus menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama ialah program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sejalan dengan program nasional dan lokal.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Banyumas, Sakti, menjelaskan bahwa inisiatif perbaikan RTLH merupakan bagian integral dari Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di tingkat lokal, langkah tersebut mendukung Trilas Bupati Banyumas, khususnya program keenam, yakni percepatan pengentasan kemiskinan.
Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemkab Banyumas mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung.
Salah satu yang paling signifikan adalah Surat Edaran Bupati yang mendorong seluruh pemerintah desa agar mengalokasikan anggaran perbaikan RTLH dalam APBDes.
Meski komitmen kuat sudah diwujudkan, tantangan tetap besar. Data Dinperkim mencatat sekitar 70.000 rumah tidak layak huni masih terdata di wilayah Banyumas.
Menanggapi kondisi itu, Pemkab telah mengajukan proposal bantuan Rp100 miliar ke pemerintah pusat untuk memperbaiki 5.000 unit RTLH pada tahun ini.
Realisasi program perbaikan RTLH tahun 2025 membuktikan adanya sinergi luar biasa antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial. Sepanjang tahun ini, tercatat 3.529 unit rumah berhasil diperbaiki.
Jumlah tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan, meliputi bantuan dari APBN sebanyak 851 unit, Provinsi 831 unit, Kabupaten 503 unit, dan Dana Desa 358 unit.
Sementara itu, lembaga sosial dan dunia usaha turut menyumbang 986 unit melalui program CSR dan bantuan yayasan.
Kontribusi sektor sosial dan korporasi juga menonjol, di antaranya Yayasan Buddha Tzu Chi yang membiayai 500 unit rumah, Astra Internasional dengan 165 unit, Semen Gresik yang menyumbang 243 unit dalam bentuk material semen, serta CSR Bank Jateng sebanyak 23 unit rumah.
Sakti menambahkan, penyaluran dana bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Kredit Kecamatan (BKK).
Setiap penerima memiliki rekening khusus dengan total bantuan Rp15 juta per unit, terdiri atas Rp3 juta untuk upah kerja dan Rp12 juta untuk material bangunan.
Tiga desa yang menjadi penerima bantuan RTLH terbanyak dari alokasi APBD Kabupaten adalah Desa Watuagung dengan 40 unit, Desa Selanegara dengan 33 unit, dan Desa Bogangin dengan 30 unit.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa keberhasilan program RTLH merupakan hasil dari sinergi nyata antara pemerintah pusat, provinsi, lembaga sosial, dan dunia usaha.
“Dari 500 unit bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi yang awalnya untuk seluruh Jawa Tengah, semuanya akhirnya dialokasikan ke Banyumas. Ini bukti bahwa kerja sama dan kepedulian membawa hasil nyata,” ujar Sadewo.
Sadewo juga menekankan pentingnya kerja nyata, bukan sekadar janji.
“Menjadi kepala daerah atau kepala desa bukan soal visi-misi, tetapi bagaimana bekerja sungguh-sungguh agar masyarakat semakin sejahtera,” kata dia.