Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, 15 kelurahan, dan 224 desa. Tahun 2022 ada, puluhan desa yang masuk zona merah atau miskin ekstrem. Berikut ini, beberapa langkah Pemkab dalam mengatasinya.
Purbalingga, serayunews.com
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, Pemkab Purbalingga serius melakukan percepatan pengentasan kemiskinan. Tercatat, ada 62 desa miskin ekstrem yang akan mendapatkan pendampingan.
“Salah satunya dengan memberikan pendampingan bagi 62 desa miskin/miskin ekstrem oleh BUMD dan OPD,” kata Tiwi, saat penyerahan bantuan, di Balai Desa Krenceng, Kamis (21/07/2022).
Dalam melakukan percepatan pihaknya menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya nyata di antaranya adalah program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Jadi kegiatan Bank Artha Perwira memberikan sejumlah bantuan kali ini adalah tindak lanjut dari upaya pendampingan Bank Artha Perwira kepada Desa Krenceng sebagai salah satu desa merah di Purbalingga,” kata Tiwi.
Selain pendampingan, Pemkab Purbalingga juga memiliki program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tematis kepada 62 desa miskin/miskin ekstrem. Bantuan ini, khusus untuk program-program penanggulangan kemiskinan masing-masing desa.
“Strategi lainnya, mulai bulan ini pemerintah akan melakukan Roadshow Pemulihan Ekonomi di 18 kecamatan di Purbalingga. Ada sejumlah intervensi pemerintah di dalamnya, salah satunya pemberian dana stimulan bagi kelompok tani/umkm dan bantuan peralatan,” katanya.
Tiwi menambahkan, pandemi Covid-19 juga memberi dampak pada peningkatan pengangguran, maka Pemkab Purbalingga juga memprogramkan Kartu Pra Kerja Purbalingga. Outputnya, masyarakat yang tidak bekerja akan disalurkan dan ditempatkan kepada perusahaan untuk bisa bekerja.
“Kita juga sudah memprogramkan Bupati Tilik Desa untuk 62 desa miskin/miskin ekstrem. Jadi, bupati hadir untuk menjawab beberapa permasalahan di desa tersebut khususnya yang bisa mendapatkan penanganan untuk jangka pendek agar kita bisa langsung eksekusi,” kata Tiwi.
Sementara itu, Direktur BPR Artha Perwira, Yulan Setiawan mengungkapkan, sebagai bank milik pemerintah daerah, BPR Artha Perwira sangat berkepentingan mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sesuai arahan bupati.
“Langkah yang kami lakukan, bagaimana meningkatkan usaha pelaku UMKM di sini terutama yang terdampak Covid-19 dan membantu rehab RTLH khususnya rumah yang terkena musibah akibat hujan lebat, kami Bank Artha Perwira ada CSR yang harus kita salurkan kepada mereka,” kata Yulan.
Sejumlah bantuan diberikan masyarakat Desa Krenceng, di antaranya rehab 3 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan peralatan untuk 34 pelaku UMKM.
Adapun bantuan UMKM yang diberikan yakni berupa peralatan produksi sesuai dengan profesi masing-masing penerima misalnya, mesin jahit, alat pertukangan kayu dan alat masak bagi penjual makanan.
Kepala Desa Krenceng, Siron menilai faktor kemiskinan di Desa Krenceng yakni tanah kering. Sehingga tidak bisa menanam Palawija. Kategori tanah tadah hujan, maka menanamnya setahun sekali.
“Potensinya cuma singkong, jagung, tebu atau kelapa. Selain itu, rata-rata masyarakat pendidikannya masih rendah. Mayoritas pekerjaannya adalah buruh harian lepas,” katanya.
