
BANYUMAS, SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banyumas membuat langkah strategis dalam efisiensi anggaran daerah. Alokasi dana yang sebelumnya disiapkan untuk pengadaan mobil dinas baru Bupati, kini dialihkan penuh guna menyediakan kendaraan operasional bagi aparatur di tingkat lapangan.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Banyumas memprioritaskan pengadaan sekitar 90 unit sepeda motor listrik yang ditujukan bagi kepala desa (kades) dan penilik sekolah. Kebijakan peremajaan armada operasional yang sudah usang ini dinilai ampuh untuk menekan biaya operasional harian secara signifikan.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan bahwa transisi ke kendaraan listrik jauh lebih ekonomis karena memangkas pengeluaran bahan bakar minyak (BBM). Keseriusan ini ditunjukkannya saat menguji coba sepeda motor listrik VinFast di halaman Pendopo Sipanji Purwokerto, Jumat (7/8/2026).
“Kalau pakai BBM, operasionalnya harus sistem reimburse ke Pemda. Dengan kendaraan listrik ini, selama tiga tahun tidak ada reimburse BBM sama sekali. Ini jelas efisiensi anggaran yang lumayan,” kata Sadewo.
Mengingat mobilitas kades dan penilik sekolah yang sangat tinggi, armada baru ini akan didistribusikan secara prioritas. Tak hanya puluhan motor listrik, Pemkab Banyumas juga menyiapkan beberapa unit mobil listrik berukuran ringkas untuk menunjang patroli dan operasional Dinas Perhubungan.
Sadewo menegaskan ketidaktertarikannya membeli mobil dinas baru selama menjabat. Bagi dirinya, anggaran daerah jauh lebih ampuh jika disalurkan untuk sektor yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Lebih baik anggarannya dialihkan untuk kebutuhan operasional yang langsung menyentuh pelayanan di tingkat desa dan pendidikan,” katanya.
Langkah percepatan ekosistem kendaraan listrik ini turut ditopang oleh kesiapan infrastruktur pengisian daya (charging station). Dari 165 titik lahan aset Pemkab yang diajukan, sebanyak 82 titik telah disetujui untuk disewa hingga jangka waktu lima tahun. Secara keseluruhan, Banyumas menargetkan pembangunan hingga 250 titik charging station.
Selain memangkas beban pengeluaran operasional kendaraan dinas, skema sewa lahan milik pemerintah daerah ini diproyeksikan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kendati demikian, peremajaan seluruh kendaraan dinas menjadi armada listrik tidak akan dilakukan secara instan. Pemkab Banyumas memilih melakukan evaluasi berkala pada tahap awal sebelum memperluas cakupan kebijakan ini.
“Dilakukan bertahap, kita lihat dulu hasil evaluasinya,” kata Sadewo.