SERAYUNEWS – Isu mengenai PT Agincourt Resources milik siapa kembali menjadi bahan perbincangan, usai banjir dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara akhir November 2025.
Selain curah hujan ekstrem yang dipicu siklon tropis, sebagian warganet menyoroti aktivitas pertambangan di kawasan Tapanuli Selatan.
Mereka menduga kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini turut memperparah dampak bencana hidrometeorologi tersebut.
Di tengah maraknya unggahan media sosial yang mengaitkan tambang emas Martabe dengan bencana banjir, publik juga mempertanyakan struktur kepemilikan perusahaan, rekam jejak operasional, hingga sejarah panjang pergantian pemilik.
Tidak sedikit yang menilai bahwa memahami PT Agincourt Resources milik siapa menjadi penting untuk melihat lebih jauh sejauh mana industri tambang berperan dalam dinamika lingkungan di Sumatera Utara.
Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, berikut penjelasan lengkap mengenai kepemilikan perusahaan, lokasi tambang, sejarah operasional, hingga respons PTAR terkait dugaan keterkaitan aktivitas pertambangan dengan banjir dan longsor yang terjadi.
Pertanyaan PT Agincourt Resources milik siapa dijawab melalui dokumen resmi perusahaan.
Berdasarkan data terbaru, struktur kepemilikannya adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham PT Agincourt Resources:
Sementara itu, pemilik mayoritas yaitu PT Danusa Tambang Nusantara juga memiliki struktur kepemilikan berlapis:
Keduanya merupakan bagian dari Astra International Group, konglomerasi besar yang telah lama bergerak di sektor alat berat dan pertambangan.
Dengan demikian, mayoritas kepemilikan tambang emas Martabe berada di bawah induk usaha nasional yang beroperasi secara luas di sektor energi, mineral, hingga manufaktur.
Hal ini menjawab pertanyaan publik mengenai Agincourt Resources punya siapa, sekaligus memberikan gambaran bahwa perusahaan ini berada di bawah pengelolaan korporasi besar yang berpengalaman.
PT Agincourt Resources mengelola Tambang Emas Martabe, salah satu tambang emas terbesar di Indonesia.
Kantor pusat perusahaan berada di Jakarta, sementara area operasionalnya membentang luas di wilayah Tapanuli.
Tambang Martabe berada di bawah Kontrak Karya generasi keenam, dengan luas konsesi mencapai 1.303 km² atau sekitar 130 ribu hektare. Kawasan tambang mencakup empat kabupaten:
Area terbesarnya berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan luas operasional sekitar 479 hektare.
Luasnya cakupan operasi inilah yang membuat masyarakat ingin memahami lebih jauh aktivitas perusahaan, terutama ketika isu lingkungan dan bencana alam kembali mencuat.
Sejak berdiri, perusahaan ini telah melalui berbagai fase pergantian pemilik dan nama. Berikut riwayat lengkapnya:
Perjalanan panjang inilah yang membuat publik semakin penasaran mengenai struktur kepemilikan dan proses bisnis tambang Martabe.
Setelah banjir dan longsor melanda Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah, berbagai dugaan muncul di media sosial. Salah satu unggahan menuliskan:
“Penyebab banjir bandang di Sumatera: Deforestasi tinggi akibat aktivitas tambang PT Agincourt Resources, membuat aliran air tidak ada tutupan, ditambah Siklon Tropis KOTO.”
Unggahan itu viral dan memicu diskusi panjang.
Namun, sampai kini, belum ada pernyataan resmi pemerintah yang menyimpulkan bahwa banjir bandang tersebut disebabkan oleh aktivitas PTAR.
BNPB juga menyebutkan bahwa sebagian besar bencana dipicu faktor cuaca ekstrem akibat siklon tropis yang berkembang di sekitar Selat Malaka.
PTAR kemudian mengeluarkan pernyataan resmi.
Mereka menegaskan bahwa lokasi banjir bandang tidak berada pada DAS tempat tambang beroperasi.
“Seiring beredarnya informasi mengenai penyebab bencana, kami perlu meluruskan informasi bahwa lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga/Aek Ngadol, yang berbeda dan tidak terhubung dengan DAS Aek Pahu, tempat PTAR beroperasi,” tulis manajemen dalam keterangannya.
Mereka juga menambahkan:
“Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir.”
Selain meluruskan informasi, PTAR menegaskan dukungan penuh terhadap kajian pemerintah serta telah menyalurkan bantuan darurat sejak hari pertama bencana.
Beberapa bantuan yang sudah disalurkan perusahaan meliputi:
PTAR menyebut keselamatan masyarakat dan karyawan tetap menjadi prioritas utama.***
