SERAYUNEWS – Sepuluh gubernur menyepakati program Kerja Sama 10 Provinsi yang baru. Mereka menambah tiga fokus utama bidang pembangunan daerah. Bidang tersebut meliputi ketahanan energi, proyek tanggul laut raksasa, dan pengelolaan sampah terpadu. Rapat kerja ini berlangsung di Hotel Tentrem Kota Semarang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin forum penting ini. Rapat kerja tingkat tinggi ini berlangsung pada Selasa (12/5/2026). Luthfi meminta seluruh perwakilan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini. “Kita harus melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” tegas Luthfi.
Program Kerja Sama 10 Provinsi ini menghadapi tantangan geopolitik global. Harga minyak dunia terus mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pemerintah pusat terus berupaya menahan kenaikan harga bahan bakar minyak. Luthfi mendorong seluruh daerah memperluas produksi energi baru terbarukan.
Forum ini juga menyoroti masalah darurat persampahan tingkat nasional. Presiden menargetkan program bebas sampah pada tahun 2029 mendatang. Luthfi menargetkan percepatan program tersebut pada tahun 2028. Pemerintah daerah akan mereplikasi praktik baik dari wilayah lain.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto turut hadir. Ia mengapresiasi penambahan sektor energi dan pengelolaan sampah. Anggota FKD-MPU menyumbang 62 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota forum meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Lampung juga bergabung. Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur melengkapi daftar anggota. Bima Arya mengingatkan pentingnya stabilitas harga bahan bakar minyak. Ia mendorong para gubernur mulai menggunakan armada kendaraan listrik.
Ia juga menekankan pentingnya kelancaran proses distribusi bahan pokok. Konektivitas antardaerah sangat vital menjaga stabilitas ketersediaan pangan masyarakat.
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, memberikan pemaparan. Para kepala satuan kerja akan menggelar pertemuan strategis lanjutan. Mereka akan merumuskan rencana aksi detail pada bulan Juni. Sektor pariwisata telah merancang paket wisata lintas provinsi.
Sebanyak 12 BUMD juga telah membahas masalah kelancaran distribusi pangan. Jakarta mengusulkan pembuatan dasbor pemantauan stok dan harga pangan. Pemerintah akan menguji coba platform tersebut pada tahun ini. Program Kerja Sama 10 Provinsi berpotensi melahirkan induk perusahaan pangan raksasa
