SERAYUNEWS– Program KSP Mendengar dari Kantor Staf Presiden (KSP), menjaring aspirasi bersama pelaku usaha perikanan dan UMKM di wilayah Cilacap. Program ini, untuk menjaring aspirasi masyarakat, membantu percepatan dalam memenuhi program strategis nasional. Salah satu yang disuarakan pada KSP adalah efek sedimentasi bagi nelayan.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pihaknya bersama tim datang ke Cilacap untuk mendengar langsung berbagai persoalan di masyarakat Cilacap, di antaranya sektor perikanan, kelautan hingga sektor UMKM.
“Kita perlu mendengarkan langsung yang disampaikan pelaku usaha, nelayan, masyarakat, untuk kami sampaikan kepada Presiden. Biasanya tidak lama dan kerja kami langsung kami distribusikan kepada Kepala Staf Presiden. Kemudian membuat rekomendasi prioritas kepada Presiden Joko Widodo, dengan koordinasi tingkat kementerian lembaga untuk mengeksekusi semua kendala,” ujarnya, saat serap aspirasi di Hotel Cilacap, Selasa (25/7/2023).
Dalam menyerap aspirasinya, bebagai persolan muncul seperti persoalan kesejahteraan nelayan, terkait perizinan, infrastruktur pelabuhan, BBM nelayan, serta berbagai kendala di bidang perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
“Makanya bang Ali bilang catatannya berlapis rekamannya berlapis karena pulang langsung tim untuk mengeksekusi. Datang full tim karena laporannya akan sampai kepada Presiden,” ujarnya.
Dia menambahkan, berbagai aspirasi para pelaku usaha perikanan dan UMKM itu, akan secepatnya dibahas dalam rapat yang disampaikan ke Presiden oleh Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan selanjutnya tindak lanjut tingkat kementerian dan lembaga terkait.
“Rapat dalam sepekan, begitu rapat terbatas maupun Sidang Paripurna dengan Bapak Presiden dibacakan oleh para staf, kalau ada yang mendesak, biasanya Bapak Moeldoko meminta rapat terbatas dengan Presiden,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPC HNSI Cilacap, Sarjono mengatakan, dengan hadirnya KSP Mendengar, pihaknya berharap percepatan pembangunan kolam labuh kapal yang baru di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap segera dilaksanakan.
“Harapannya segera dibangun kolam labuh seluas 40 hektar untuk daya tampung sekitar 1000 unit kapal, karena saat ini hanya menampung sekitar 500 kapal. Kalau ini tidak segera dibangun dengan kolam yang baru, tidak bisa menyelesaikan masalah konflik nelayan, juga pengerukan pelabuhan, karena sudah dangkal sedimentasinya karena keluar masuk kapal juga kesulitan,” tandasnya.
Diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Salah satu program prioritas yang rutin diadakan oleh KSP adalah Kantor Staf Presiden Mendengar (KSP Mendengar).
